SETARA Institute Soroti Kinerja Polri di Bawah Kepemimpinan Listyo

SinPo.id -  Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi, menyoroti beberapa hal terkait dengan kinerja Polri yang kini genap berusia ke-76. 

Menurut Hendardi, secara umum dalam 2 tahun kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menebar harapan dalam upaya reformasi di internal Polri. Upaya itu, kata dia, menjadi pelengkap atas pelbagai upaya reformasi struktural yang dilakukan Kapolri sebelum-sebelumnya.

"Pelbagai macam bentuk pendekatan kultural yang dilakukan Kapolri terlihat melalui lomba-lomba untuk masyarakat luas mengenai kritikan terhadap Polri dan orasi, serta program Hoegeng Awards 2022 bagi anggota Polri yang dianggap memiliki jiwa keteladanan seperti Polisi Hoegeng," kata Hendardi dalam siaran persnya, Jumat (1/7).

"Pemberian Awards ini tentu bukan sekadar dalam rangka HUT Bhayangkara, tetapi keteladanan polisi Hoegeng menjadi “buku panduan” bagi polisi-polisi pada masa kini. Hoegeng Award adalah kitab dan pedoman yang harus diteladani untuk mendukung Polri yang lebih profesional dan presisi. Agenda-agenda semacam ini menjadi instrumen pengingat bagi anggota Polri untuk terus menerus melakukan perbaikan dalam melayani masyarakat," sambung Hendardi.

Dengan agenda-agenda tersebut, Hendardi meyakini hal itu bisa menjadi inovasi dan keberanian Kapolri. Apalagi, sambung Hendardi, Polri saat ini terbuka untuk menerima kritikan dan evaluasi.

"Agenda-agenda demikian juga menjadi inovasi dan keberanian kepemimpinan Kapolri, sebab pertama dan utama dalam agenda tersebut adalah nilai dan prinsip untuk menerima kritik dan koreksi dari masyarakat luas. Kapolri Sigit jelas membuka ruang tersebut. Poin ini tentu menjadi penting karena itu berarti Polri terbuka untuk dikritik dan menerima evaluasi. Tetapi tentu dalam menjawab kritikan harus dilakukan se professional dan objektif mungkin," imbuh Hendardi.

Terkait program Presisi Kapolri, ia menilai, hal ini tentu saja menjadi alat ukur kinerja dan obsesi Polri dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Tantangan konsep Presisi ini, kata dia, memberikan pemahaman kepada seluruh anggota secara sama dan menetapkan indikator-indikator yang lebih terukur. 

"Hal terpenting lainnya juga evaluasi berjenjang dan reguler yang memeriksa kinerja Presisi di luar instrumen-instrumen pengawasan internal," tukas Hendardi.

Hendardi menambahkan, dalam banyak hal, konsep Presisi ini sudah banyak dilaksanakan. Tetapi, isu-isu yang lain, terutama yang berhubungan dengan kekuasaan, korporasi, dan investasi, masyarakat belum merasakannya dengan maksimal. 

"Polri perlu menyusun standar penyikapan, pelayanan Ketika ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekuasaan, korporasi, dan investasi, baik ditingkat lokal maupun pusat," ungkapnya.

"Terlebih kita tau bahwa di era sekarang investasi sangat gencar, tetapi institusi negara tidak menyediakan mekanisme yang fair, dalam arti arus dan ruang investasi yang begitu luas, tetapi ruang komplain minim. Ini tentu tidak baik dalam memberikan keadilan bagi publik jika terjadi kasus-kasus terkait," pungkas Hendardi.