DPR Minta Kemenhub Evaluasi Bebijakan Subsidi Layanan Umum Massal Dalam Skema BTS

SinPo.id -  Jakarta. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi kebijakan subsidi layanan umum massal dalam skema Buy The Service (BTS). Menurutnya, kebijakan layanan bus bersubsidi kurang berjalan optimal, meski sudah diberikan anggaran.

“Kami minta BTS ini dievaluasi, kalau tidak maka kami tidak akan menyetujui anggaran Ditjen Perhubungan Darat. Anggaran tahun lalu lebih dari Rp700 miliar dan tahun ini dianggarkan Rp1 triliun. Kami mau BTS ini pilot project dulu, kalau sukses silahkan,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Pada Rabu Kemarin(29/6/2022).

Lasarus menyampaikan, program tersebut sejauh ini telah menghabiskan anggaran negara hingga Rp700 miliar. Namun, masih belum menunjukkan keberhasilan layaknya sebuah proyek percontohan atau pilot project. “Tidak mudah mengubah perilaku orang dari menggunakan kendaraan pribadi lalu menggunakan kendaraan umum, perlu tahapan. Apalagi ini melibatkan swasta untuk investasi, swasta pasti orientasinya keuntungan sehingga kalau tidak menguntungkan akan ditinghgalkan,” jelas politisi PDI-Perjuangan ini.

Lasarus mengatakan Komisi V DPR RI tidak ikut campur terkait kebijakan BTS. Namun ternyata dari hasil pengawasan Komisi V DPR RI, penggunaan anggaran dan pengadaan barang tidak jelas peruntukannya. Oleh karena itu, dia minta penggunaan anggaran Ditjen Perhubungan Darat khususnya terkait program BTS dievaluasi dahulu, karena kalau tidak dilakukan, maka Komisi V DPR tidak akan menyetujui anggaran tahun ini.

Ia juga menyinggung Lintas Rel Terpadu (LRT) Palembang yang menghabiskan dana Rp12,5 triliun namun sepi penumpang. “Jangan mengulangi lagi LRT Palembang, jangan kita ulangi lagi. (Perhubungan) Darat ini anggarannya tidak terlalu besar, sekali kita kasih duit banyak ngawur nganggarinnya, barangnya tidak jelas. Kita minta BTS ini dievaluasi, saya tegaskan ini. Kalau tidak dievaluasi, saya tidak setujui anggaran Dirjen Perhubungan Darat,” tandas legislator dapil Kalimantan Barat II itu.