Kepala BNPB Dorong Percepatan Penanganan Abrasi Pantai Minahasa Selatan
SinPo.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung penanganan darurat dampak abrasi pantai yang melanda Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu lalu (15/6).
Dalam kunjungan kerja untuk meninjau kondisi terkini pascabencana dan dukungan untuk penguatan pemerintah daerah Minahasa Selatan dalam tanggap darurat bencana abrasi pantai pada Jumat (17/6), Suharyanto menerima laporan dan fakta di lapangan terkait upaya tanggap darurat yang telah dilaksanakan.
Suharyanto mengatakan bahwa upaya pemerintah daerah mulai dari penetapan status tanggap darurat, pembentukan posko darurat, pembukaan lokasi pengungsian, evakuasi masyarakat terdampak, pengoperasian dapur umum dan fasilitas lainnya sudah sesuai dengan format penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
“Tadi sudah beberapa dibuat. Yang pertama posko sudah dibuat. Terima kasih, saya apresiasi itu. Kemudian tempat pengungsian juga sudah ada. Yakinkan betul bahwa pengungsian bukan hanya tempat, tetapi juga kebutuhan dasar bagi para pengungsi ini yakinkan betul terpenuhi,” ungkap Suharyanto dikutip dalam keterangan tertulis BNPB, Sabtu (18/6).
Di samping itu, upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam penanganan warga terdampak dinilai Suharyanto juga optimal dan selaras dengan apa yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo yakni dalam penanganan bencana keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.
“Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa di Indonesia ini keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu yang harus kita pegang betul,” kata Suharyanto.
Tetapkan Status Tanggap Darurat
Merespons terjadinya bencana abrasi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai Rabu (15/6) hingga Selasa (28/6). Status tersebut ditetapkan untuk mempercepat proses penanganan darurat dan menjamin hak-hak sipil masyarakat saat bencana.
Fenomena abrasi pantai yang melanda Kabupaten Minahasa Selatan memaksa sejumlah warga mengungsi. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB menyampaikan data per Kamis (16/6) pukul 02.23 WIB, sebanyak 69 KK / 266 jiwa mengungsi.
BPBD Kabupaten Minahasa Selatan bersama pemerintah setempat telah mengaktifkan 2 Posko Tanggap Darurat untuk melakukan percepatan penanganan terhadap warga yang mengungsi.
"Betul, sudah ada 2 posko yang sudah diaktifkan untuk memberikan penanganan kepada pengungsi," ujar Merry Joudy, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Minahasa via telepon, Kamis (16/6).
