Kebangetan Mahal! Legislator Gerindra Minta Tarif Candi Borobudur Rp750 Ribu Dikaji Ulang

Laporan: Farez
Senin, 06 Juni 2022 | 10:53 WIB
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Prasetyo Hadi/ist
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Prasetyo Hadi/ist

SinPo.id - Kebijakan pemerintah menaikkan tarif di lokasi wisata Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal, USD 100 untuk wisman, menuai kritik.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Prasetyo Hadi menyebut, kenaikan tarif wisata ke wilayah candi senilai Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal itu sangat membebani perekonomian rakyat.

"Sebaiknya pemerintah meninjau ulang rencana menaikan tarif wisata ke area Candi Borobudur. Karena kenaikan harga yang sangat membebani wisatawan," kata Prasetyo dalam keterangannya, Senin (6/6).

Menurut Politikus Gerindra ini, keputusan Luhut tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan prinsip pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19,” sesalnya.

"Kondisi perekonomian rakyat saat ini sedang berupaya pulih dan bangkit dari keterpurukan, sehingga tidak tepat apabila ada kebijakan yang justru dapat menghambat kehendak-kehendak itu," imbuhnya menegaskan.

Ia menilai, kurang tepat apabila kenaikan tarif wisata ke area Candi Borobudur sebagai upaya menjaga kelestarian situs bersejarah ini. Menurut Prasetyo Hadi, ada cara-cara yang lebih logis untuk menjaga kedisiplinan turis selama berada di area wisata agar kelestarian candi tetap terjaga dengan baik.

"Kurang tepat apabila Pak Luhut menilai kenaikan harga ini sebagai langkah pelestarian candi,” katanya. 

Prasetyo menuturkan, ada cara-cara yang lebih logis untuk menjamin kelestarian candi, misalnya melalui edukasi dan komitmen menjaga sikap disiplin dan tidak melanggar aturan selama berada di area candi yang tertulis di setiap lembar tiket. Dan apabila terbukti melanggar, maka hukumannya berupa denda atau sanksi sosial lainnya.

“Menurut saya itu lebih dapat diterima publik dan tidak membebani rakyat," pungkasnya.sinpo

Komentar: