Jokowi Ketergantungan LBP! Demokrat: Luhut ?Menteri Segala Urusan? Kini ?Menko Minyak Goreng?

Laporan: Farez
Rabu, 25 Mei 2022 | 11:00 WIB
Jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/net
Jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/net

SinPo.id - DPP Partai Demokrat mengkritisi sikap Presiden Jokowi yang kembali menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurusi sengkarut minyak goreng.

Demokrat menilai, sikap Jokowi tersebut menunjukkan roda organisasi di kabinet tidak berjalan. Pasalnya, itu seolah kinerja kementerian terkait belum mampu, dan membutuhkan sosok menteri lain untuk memperbaikinya.

Meskipun itu adalah hak prerogratif Presiden, tetapi itu menunjukkan ada permasalahan yang sangat serius di kabinet atau mismanajemen yang mendalam.

“Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini (Luhut),” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/5).

Menurut Herzaky, tidak heran jika publik menyebut Luhut sebagai menteri segala urusan. Itu lantaran dia diberikan tugas khusus oleh Presiden Jokowi walaupun itu bukan tupoksinya. Termasuk soal minyak goreng ini.

“Setelah sebelumnya digelari menteri segala urusan, bisa-bisa sekarang dianggap Menko Minyak Goreng, saking mendesaknya masalah minyak goreng ini untuk ditangani, karena sudah berlarut-larut hampir setengah tahun tanpa ada solusi yang memadai,” tegasnya.

Meskipun, kata Herzaky, yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini adalah harga minyak goreng turun. Rakyat akan masa bodoh dengan siapa pun yang mengurusi persoalan tersebut.

 

"Rakyat tidak peduli siapa yang mengurus minyak goreng ini di kabinet. Rakyat butuhnya kisruh minyak goreng ini tuntas, harga minyak goreng dalam kemasan kembali turun," kata Herzaky.

 

Jurubicara DPP Partai Demokrat ini meminta kepada Luhut untuk segera menyelesaikan sengkarut masalah minyak goreng. Sebab, sudah hampir enam bulan masyarakat tercekik karena pemerintah belum berhasil menurunkan harga kebutuhan pokok tersebut.

 

"Sudah mau enam bulan, masalah minyak goreng ini belum beres-beres juga. Malah terakhir Pemerintah membanggakan berhasil menurunkan harga minyak goreng curah dari Rp18 ribu ke Rp 17 ribu,” katanya.

 

"Padahal, sebelum kisruh minyak goreng ini, harga minyak goreng dalam kemasan berkisar Rp 13-14 ribuan," imbuh dia.

 

Lebih lanjut, Herzaky berharap kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kali ini dapat berdampak positif.

 

"Harapan kita, langkah yang ditempuh Jokowi ini, benar-benar berdampak positif untuk rakyat, tidak seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak efektif dalam mengatasi masalah minyak goreng," pungkasnya.

 

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus kelangkaan minyak goreng di Indonesia. 

 

Hal ini dikatakan Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada Sabtu (21/5).

 

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti Senin (23/5).sinpo

Komentar: