Hemat Rp 88 Triliun, Partai Ummat Usulkan Pemilu Berbasis e-Voting

SinPo.id - Partai Ummat berencana mengusulkan mekanisme pemungutan suara berbasis e-voting blockchain untuk dipakai di pemilihan umum (pemilu) 2024.

"Yang coba kami sampaikan singkat adalah konsep e-voting berbasis blockchain. Singkatnya gitu. Dan narasi itu insyaallah akan kita coba sampaikan ke masyarakat dalam waktu dekat," kata Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi saat bertandang ke Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Jumat (20/5).

Pihaknya menilai skema e-voting blockchain itu bisa menekan anggaran pemilu jumbo Pemilu 2024 hingga Rp88 triliun dari total sebelumnya yang sempat diusulkan mencapai Rp110 triliun.

Ridho yang dikenal juga sebagai menantu Amien Rais itu merinci dari postur anggaran Rp76 triliun di KPU, Rp46 triliun di antaranya diperuntukkan untuk honor tim ad hoc. Kemudian Rp16 triliun sebagai anggaran tinta, kertas, dan semacamnya.

Sementara untuk skema e-voting blockchain, kata dia, tak memerlukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga bisa meniadakan peran tim ad hoc.

Plus, menghemat pengeluaran Bawaslu sampai 80 persen dari total Rp33 triliun karena pengawasan e-voting blockchain berbasis sistem.

"Jadi bisa kita hemat minimal Rp88 triliun. Bayangkan kalau Rp88 triliun kalau kita bangun kampus itu bisa berapa ratus. Kalau kita berikan ke beasiswa untuk mahasiswa S1, yang ingat sekarang kita sebenarnya mengalami krisis pendidikan tinggi," paparnya.

Pihaknya pun menilai keunggulan lain dari mekanisme e-voting blockchain untuk pemilu yakni keamanan yang lebih baik ketimbang pemungutan suara konvensional. Negara maju seperti Jerman, katanya, telah beralih ke mekanisme ini menyusul munculnya isu transparansi dan keamanan dari cara konvensional.

"Dengan blockchain yang sistemnya disentralisasi insyallah itu secara IT hampir mustahil dibobol. Jadi isu keamanan justru kita membawa semangat pemilu yang jujur," tegasnya.

Pihaknya menilai seandainya mekanisme pemilu lama dipertahankan, maka isu pelanggaran bakal masih ada. Berkaca pada pengalaman 2019 lalu, imbuhnya, total ada 20 ribu laporan bahkan ke Bawaslu.

"Kemudian jika dengan mekanisme yang sama (konvensional) itu pasti anggaran pasti membengkak. Kita lihat anggaran sekarang Rp110 triliun yang itu adalah 25 kali lipat Pemilu 2004 dan 4 kali lipat dari Pemilu 2019," ucapnya.

Ridho mengatakan gagasan pemilu berbasis e-voting blockchain itupun dipaparkan pihaknya saat bertandang ke kantor PP Muhammadiyah pada Jumat ini.

"Harapannya bisa disirkulasikan di forum-forum Muhammadiyah di kampus-kampus Muhammadiyah," kata Ridho.

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun. Kesepakatan itu diambil dalam rapat konsinyering pada Jumat (13/5).

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, anggaran tersebut masih besar karena masih dalam masa transisi pandemi ke endemi serta terkait distribusi logistik penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Saya kira itu sudah turun dari Rp86 triliun. Kenapa masih besar? Ya tentu besar, yang pertama ini menyangkut pemilu yang kedua ini masa transisi dari masa pandemi ke endemi, yang ketiga jarak pengiriman alat-alat yang dipergunakan pemilu tersebut," kata Junimart kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/5).