Politisi PDIP: Foto Erick Thohir Di Mesin ATM Tak ?Semanipulatif? Gambar Anies Di Bus Mudik Lebaran

SinPo.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, penampilan gambar Menteri BUMN Erick Thohir di sejumlah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) masih dalam batas kewajaran. Sehingga tidak perlu dijadikan polemik berkepanjangan.

“Menurut saya masih dalam batas kewajaran dan etika," ujar Deddy dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (18/5).

Deddy menilai foto Erick Thohir masih batas wajar, karena tidak menampilkan atribut kampanye atau semacamnya. Tidak seperti Anies Baswedan dalam program mudik DKI.

"Kecuali penampilan gambar Menteri BUMN itu bernuansa kampanye pilpres seperti yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI dalam program mudik. Itu baru bisa disebut tidak etis bahkan cenderung manipulasi,” katanya.

Menurutnya, kalau sekedar tampilan gambar pribadi, semua kementerian menaruh foto para menterinya dalam semua materi, wahana maupun media komunikasi publiknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh kepala daerah.

“Sepanjang tidak ada aturan atau kepatutan yang dilanggar, harusnya bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan, Batasnya jelas menurut saya, regulasi dan etika atau kepantasan,” jelasnya.

Lebih jauh, politisi PDIP itu mengatakan dirinya memahami kehadiran Erick Thohir yang intens di ruang publik, termasuk media sosial, pasti menyebabkan pro dan kontra. Juga menjadi wajar ketika semua aktivitas itu dikait-kaitkan dengan isu pencalonan pilpres.

“Sah-sah saja orang berargumentasi tetapi fundamentalnya adalah apakah ada hukum dan kepatutan yang dilanggar? Itu yang seharusnya jadi perdebatan,” tegasnya.

Menurutnya, Erick punya hak politik. Dan jabatan nenteri itu jabatan politis, sehingga wajar mendapatkan keuntungan politik dari jabatan yang diembannya.

“Semua terpulang kepada aturan yang ada, sikap Presiden Jokowi dan apakah Sang Menteri bisa fokus dalam menjalankan tugas pokoknya,” lanjut Deddy.

Dia melanjutkan, jika tanggung jawab Erick Thohir sebagai menteri bisa dilakukan dengan baik, promosi dan aktivitas publik serta media sosial itu akan memberikan manfaat.

"Tetapi bila publik menganggap gagal, aktivitas dan upaya promosi itu justru akan menimbulkan anti-pati dan respons negatif publik,” tandasnya.