Anggaran Pemilu 2024 Disepakati Rp 76 Triliun, Ternyata Ini Penyebabnya

SinPo.id - DPR bersama KPU dan Bawaslu telah menyepakati besaran anggaran Pemilu 2024. Anggaran pesta demokrasi tersebut masih tergolong tinggi meskipun terjadi penurunan dari Rp 89 triliun menjadi Rp 76 triliun.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, terdapat dua alasan mengapa anggaran Pemilu 2024 terbilang tinggi. Yang pertama disebabkan penambahan honor kepada petugas pemilu di lapangan dan TPS.

"Peningkatan itu sebagian besar karena pertama karena memang ada penambahan jumlah honor yang nanti yang akan diserahkan kepada petugas di lapangan sampai ke TPS," ujar Doli kepada wartawan, Rabu (18/5).

Pada Pemilu 2019, honor untuk petugas diberikan hanya sebesar Rp 500 ribu per orang. Saat ini, DPR sepakat honor untuk petugas dinaikkan menjadi Rp 1,5 juta per orang.

Dia menjelaskan, jika honor petugas itu dinaikkan minimal Rp 1,5 juta, angka itu sebenarnya masih di bawah rata-rata upah minimum provinsi.

"Jadi, menurut saya apa yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara khususnga KPU yang masuk akal dan bisa diterima," jelasnya.

Selain itu, penambahan anggaran juga karena pengadaan kantor sekretariat dan gudang untuk logistik.

Namun, KPU dan Bawaslu menyebut untuk pihak yang ingin membantu memberikan kantor yang dapat dipakai KPU dan Bawaslu. Dananya dapat difokuskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu.

"Kita waktu itu merekomendasikan kepada pemerintah kalau misalnya kantor dan sekretariat ada dua jalannya pertama ada di daerah-daerah yang asetnya pusat mungkin itu bisa dihibahkan atau dipinjamkan dan berkaitan dengan Kemenkeu," jelasnya.

"Atau memang ada aset-aset pemda yang selama ini idle, itu juga bisa dihibahkan, itu bisa dikonsolidasi dari Kemendagri yang meminta kepala daerahnya untuk bisa memberikan itu Jadi soal dana menurut saya clear," tandasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang. Ia menyampaikan sejumlah alasan terkait anggaran Pemilu 2024 yang dinilai masih cukup besar.

"Ya saya kira itu sudah turun dari 86. Kenapa masih besar? Ya tentu besar. Yang pertama ini kan menyangkut pemilu, yang kedua ini kan masa transisi dari pandemi ke endemi," kata Junimart.

Junimart menjelaskan salah satu yang menjadi faktor anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 76 triliun adalah logistik, terutama pengiriman kertas suara.

"Yang ketiga jarak pengiriman alat-alat untuk pemilu tersebut. Seperti contoh misalnya pengiriman kertas suara, supaya KPU tidak terlalu mengambil sentral di Jakarta dalam rangka mencetak surat suara," jelas Junimart.