Mahfud MD Klaim Mayoritas Orang Papua Dukung Pemekaran, MRP: Kajian Dari Mana Itu?
SinPo.id - Majelis Rakyat Papua (MRP) mempertanyakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut 82 persen masyarakat Papua mendukung rencana pemekaran di wilayah Papua.
Hal itu disampaikan Ketua MRP Timotius Murib usai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).
Timotius juga mempertanyakan klaim Mahfud MD tersebut berasal dari kajian dari mana dan siapa pihak yang melalukan kajian itu.
"MRP mempertanyakan penyampaian daripada Bapak Menko Polhukam terkait dengan 82 persen aspirasi (masyarakat Papua dukung pemekaran Papua). Ini kajian dari mana? Kapan dilakukan? Dan siapa yang melakukan kajian itu?" ujar Timotius.
Lebih lanjut, dia berharap agar pemerintah dapat mendengar MRP sebagai wakil pemerintah di Papua dan representasi orang asli Papua soal permasalahan ini.
"Pemerintah pusat sesungguhnya harus mendengar aspirasi yang disampaikan kami karena kami lembaga negara yang ada di daerah dan sampaikan aspirasi masyarakat Papua," tegasnya.
Dia mengungkapkan terdapat beberapa alasan yang membuat pihaknya berharap agar pembahasan terkait pemekaran Papua perlu ditunda.
Diantaranya adalah karena pemerintah masih melakukan moratorium untuk seluruh indonesia, termasuk Papua. Kedua, belum ada kajian secara ilmiah semua aspek Ketiga, dukungan SDM. Empat, Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bahkan, dia menyebut 28 kabupaten/kota yang berada di Papua tidak memiliki PAD sama sekali. Timotius mengatakan hanya Mimika lah yang memiliki PAD karena terdapat freeport disana.
"Terus mau jadi apa kalau ada pemekaran provinsi. Oleh karenanya ini masalah yang sangat serius untuk dipending sampai ada putusan MK," tandasnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengeklaim sebanyak 82 persen rakyat Papua dan Papua Barat menyetujui wacana pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
Menurut Mahfud, angka itu didapatkan berdasar hasil survei lembaga kepresidenan.
"Kalau setuju tidak setuju itu biasa, hasil survei yang dilakukan lembaga kepresidenan itu malah 82 persen rakyat Papua itu minta pemekaran," kata Mahfud saat mendampingi Presiden Joko Widodo menyambut delegasi Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4).
