BBM-LPG 3 Kg Mau Naik Lagi? DPR Minta Menteri ESDM Jangan Latahan Teror Rakyat
SinPo.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif diminta tak membuat rakyat panik, khususnya dengan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (15/4).
Pasalnya, hingga saat ini pemerintah dan DPR sama sekali belum ada melakukan pembahasan terkait wacana tersebut.
"Menteri ESDM Arifin Tasrif jangan latah ikut meneror masyarakat dengan isu kenaikan harga BBM dan gas LPG 3 kilogram," ujar Mulyanto.
Mulyanto menganggap pemerintah sangat tidak peka dengan kegelisahan rakyat, karena baru saja mahasiswa melakukan aksi besar-besar-besaran yang salah satu tuntutannya adalah soal BBM.
Dalam Raker bersama DPR, kata Mulyanto, Menteri ESDM menyatakan bahwa dalam jangka menengah dan panjang memiliki strategi untuk penyesuaian harga Pertalite, Solar, dan LPG 3 kilogram.
Terhadap pemaparan tersebut masyarakat harus tetap tenang, karena ini baru strategi Kementerian ESDM dalam jangka menengah dan panjang, bukan strategi jangka pendek.
Namun, Wakil Ketua Fraksi PKS itu menjelaskan dalam terminologi Bappenas, strategi jangka pendek bersifat tahunan, sementara strategi jangka menengah itu bersifat lima tahunan.
"Juga yang dipaparkan Menteri ESDM dalam Raker tersebut adalah sebuah strategi umum, bukan sebuah rencana, apalagi sebuah usulan konkret kepada DPR," terang Mulyanto.
Itu sebabnya, menurut Mulyanto, tanggapan Komisi VII DPR RI secara umum datar-datar saja dan juga isu tersebut sama-sekali tidak masuk dalam kesimpulan rapat kerja.
Umumnya bila suatu isu itu penting dan konkret, maka sudah pasti akan masuk dalam kesimpulan rapat.
Kemudian, lanjut Mulyanto, terkait dengan penyesuaian harga energi bersubsidi yang langsung menyentuh masyarakat luas seperti solar dan gas LPG 3 kilogram ujung-ujungnya pertimbangan yang utama adalah dari Menteri Keuangan.
"Sampai hari ini statemen menteri keuangan adalah tidak akan menaikan BBM tersebut, agar tidak terjadi market shock," jelasnya.
"Pertimbangan Menteri Keuangan tentu akan lebih komprehensif, karena melihat bukan saja sisi pengeluaran, akibat defisit transaksi berjalan dari sektor migas, tetapi juga sisi penerimaan negara karena mendapat durian runtuh dari kenaikan harga-harga komoditas ekspor, terutama batubara, CPO, tembaga, nikel, dll," sambungnya.
Politikus PKS itu menegaskan harga BBM dunia, mengacu WTI crude, juga terus menurun sejak puncaknya pada (23/3) di harga USD 123.9 per barel, mencapai harga USD 94.3 per barel pada tanggal (11/4). Di sisi lain, sebagaimana laporan BPS terbaru, inflasi nasional mulai merambat naik.
"Terkait wacana penyesuaian BBM pemerintah harus menghitung dengan cermat kerentanan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di saat Pandemi Covid-19 yang belum usai ini, termasuk juga resiko politik seperti yang terjadi di Srilanka yang menuai krisis akibat kenaikan harga BBM dalam negeri," tandasnya.
