PKB Minta Jokowi Desak Pemerintah Saudi Soal Kejelasan Kuota Haji
SinPo.id - Memasuki bulan Ramadhan 1443 H, pemerintah Arab Saudi belum juga mengumumkan jatah kuota haji yang didapat masing-masing negara, termasuk Indonesia. Padahal tenggat waktu maksimal persiapan haji adalah pada awal Syawal.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan, melalui jalur diplomasi menekan pemerintah Arab Saudi untuk cepat mengumumkan jatah kuota haji untuk masyarakat Indonesia. Bila Saudi tak kunjung mengumumkan, persiapan bakal tidak optimal.
Untuk mengantisipasi kekacauan itu Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq mendesak Presiden Jokowi melaku menteri luar negeri dan menteri agama untuk melakukan upaya diplomasi untuk mempercepat pengumuman kuota untuk Indonesia.
Di samping pemerintah, semua jalur komunikasi baik lewat DPR, Ormas dan tokoh masyarakat harus terus dilakukan agar kuota haji segera ada kepastian.
"Kita tidak hanya bisa menunggu dan mendengar jawaban 'insya Allah'. Kita butuh kepastian berapa jumlah kuota. Presiden harus turun tangan. Semua harus perkuat desakan ini lewat jalur diplomasi dan komunikasi", tegas Maman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/4).
Maman juga mengusulkan untuk menambah masa tugas pejabat Kantor Urusan Haji. Hal ini penting dilakukan mengingat masa transisi penyelenggaraan ibadah haji yang membutuhkan persiapan mendesak.
"Buntut mundurnya pemberian kuota haji dari pemerintah Saudi membuat persiapan juga semakin minim. Oleh karenanya kita perlu memperpanjang masa tugas Pejabat Kantor Urusan Haji yang saat ini rencana sudah habis," kata Maman.
Molornya waktu persiapan memang bukan salah Kantor Urusan Haji, pasalnya saat ini pemerintah Saudi terlihat sedang mengevaluasi penyelanggaran umrah Ramadan sebagai bahan keputusan penyelenggaraan haji dan jumlah kuota haji se-dunia.
Maman melihat banyak pertimbangan yang dilakukan Saudi, setelah dua tahun pandemi baik sarana, prasarana, para pekerja di semua bidang termasuk evaluasi umrah Ramadhan saat ini yang hampir tidak ada prokes.
"Memang kondisi saat ini adalah keadaan yang tak biasa. Lantaran pandemi membuat situasi serba berubah, Saudi hingga saat ini masih melakukan pembenahan dan evaluasi dengan memaksimalkan jamaah umrah", tukas dia.
