Firli Bahuri: Pejabat Jangan Main-Main Dengan Hajat Hidup Nelayan
SinPo.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mewanti-wanti kepada pejabat negara terkait, untuk tidak menyalahgunakan segala aturan dan program kesejahteraan bagi hajat hidup para nelayan.
"Saya ingatkan kepada aparatur pemerintah termasuk pejabat yang terkait untuk jangan main-main dengan hajat hidup nelayan, khususnya pada aturan dan program kesejahteraan bagi saudara-saudara kita ini," kata Firli melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip Kamis (7/4).
Firli menjelaskan, pemerintah banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan. Namun, tak jarang program kesejahteraan tersebut dijadikan celah oleh oknum-oknum penyelenggara negara untuk korupsi, meraup keuntungan dengan cara yang tidak halal.
"Sebut saja korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak, dan lain sebagainya,"ujarnya.
Firli memastikan lembaga antirasuah dan institusi penegak hukum lainnya akan membongkar semua praktik-praktik korupsi yang menyengsarakan para nelayan Indonesia tanpa terkecuali. Ia pun tak segan akan memiskinkan pelakunya dan menjerat dengan pasal korupsi yang paling berat.
"Saya pastikan akan kami kejar, tangkap, dan jerat siapa pun yang berani mengusik apalagi memakan anggaran negara untuk kesejahteraan nelayan Indonesia dengan pasal tindak pidana korupsi yang paling berat hukumannya," ungkap Firli.
"Jika memiliki cukup alat bukti kuat, akan kami pilih opsi miskinkan koruptor dengan pasal TPPU (tindak pidana pencucian uang)," tambahnya.
Menurut Firli, nelayan Indonesia, khususnya nelayan tradisional yang kerap melaut di samudera lepas hingga perbatasan negara layak disebut sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera, meski belum ada tanda jasa resmi sebagai bentuk penghargaan kepada mereka.
Selain itu, lanjut Firli, dengan seringnya nelayan singgah dan menginap di pulau-pulau terluar saat berlayar mencari ikan, menjadi agen pertahanan tegaknya kedaulatan Tanah Air dan kekayaan negara dari hasil laut karena menjadi informan kegiatan kapal asing yang menerobos kedaulatan, khususnya kegiatan 'illegal fishing' di perairan NKRI,"
Atas dasar itu, Firli menganggap para nelayan Tanah Air adalah pahlawan pertahanan dan kedaulatan NKRI. Dirinya mendorong agar nelayan Tanah Air diangkat sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera, pahlawan pertahanan, dan kedaulatan negara.
"Insyaallah, kami di KPK akan mengawal seluruh anggaran peningkatan kesejahteraan nelayan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote demi kesejahteraan dan kemakmuran pahlawan ekonomi devisa samudera, pahlawan pertahanan, dan kedaulatan negara," pungkasnya.
