Soal BLT Minyak Goreng, Ketua DPD RI: Oligarki Sawit Menang Hattrick
SinPo.id - Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, menyoroti pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah untuk masyarakat yang terdampak kenaikan harga minyak goreng.
Menurutnya, hal tersebut sebagai shortcut, karena pemerintah yang tidak mampu melakukan paksaan terhadap perusahaan kelapa sawit dan turunannya untuk memastikan domestic market obligation (DMO) menjadi prioritas dan harga eceran tertinggi (HET) tetap di Rp14 ribu per liter dapat berjalan di lapangan.
"Ini namanya oligarki sawit menang tiga kali berturut-turut alias hattrick. Pertama, menang karena harga CPO dunia naik. Kedua menang karena akhirnya HET minyak murah dicabut pemerintah. Ketiga, menang karena pengumuman para mafia minyak goreng batal dan hilang ditelan bumi," ujar LaNyalla, di Jakarta, Rabu (6/4).
Mantan Ketua PSSI itu mengatakan kenaikan harga CPO membuat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2021 mencatat rekor pengumpulan pungutan dana ekspor sebesar Rp.69 triliun lebih.
Dengan nilai ekspor FOB Sawit di kisaran angka USD 28,99 miliar atau sekitar Rp 409 triliun.
"Tapi jangan salah, dana di BPDPKS itu 90 persen kembali ke perusahaan kelapa sawit. Untuk peremajaan sawit dan untuk pengembangan proyek B-30. Kalau lihat dari alokasi, ada sisa sekitar Rp 10 triliun. Itu mungkin yang digunakan untuk BLT, yang totalnya sekitar Rp 7 trilliun," katanya.
Maka dari itu, LaNyalla menegaskan negara harus kembali mengalah dengan melakukan intercept agar pengusaha-pengusaha besar itu tidak rugi.
Sehingga HET dicabut, diganti dengan bantuan BLT ke masyarakat, agar masyarakat punya daya beli harga keekonomian.
"Padahal sudah berulang kali saya sampaikan. Negara ini tidak akan mampu melakukan intercept atas semua kesulitan rakyat. Karena kemampuan negara sangat terbatas dengan sistem ekonomi seperti hari ini. Dimana semua kekayaan alam dikelola swasta dengan pola royalti," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Bantuan ini akan diberikan untuk tiga bulan yakni April, Mei dan Juni 2022.
Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat akibat tingginya harga minyak goreng belakangan ini.
"Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng," ujar Jokowi dalam konferensi pers virtual, Jumat (1/4).
