Paket kebijakan Ekonomi Jilid 16 Akan Berjalan Sesuai Harapan, Jika..
Jakarta, sinpo.id - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan memberikan pandangannya terkait paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang baru dikeluarkan pemerintah. Ia pun setuju bahwa masalah perizinan merupakan sektor yang harus segera dibenahi.
Inti paket kebijakan ekonomi terbaru ini adalah terwujudnya pelayanan perizinan yang terintegritas, atau dalam istilah pemerintah disebut Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Menyoal dapat berjalan dengan baiknya atau tidak paket kebijakan ini, Heri menyebut ini semua bergantung pada komitmen dari semua pihak, dan terdapat beberapa kendala yang harus diperhatikan.
Pertama, soal pelimpahan kewenangan. Tidak semua kepala daerah atau kepala dinas mau melimpahkan kewenangannya ke PTSP. Selanjutnya Heri melihat keterbatasan sumber daya manusia yang mendukung PTSP, termasuk SDM ahli yang profesional pada soal-soal teknis seperti ahli penilaian amdal, kesehatan, sipil dan lainnya.
Masalah lain yang harus diperhatikan menurut Heri ialah status kelembagaan PTSP, yang berpotensi tumpang tindih dengan badan, dinas, dan kantor di daerah-daerah. Dan yang terakhir adalah adanya disharmoni regulasi PTSP dan ego sektoral.
"Faktor-faktor ini yang membuat lambatnya penanganan perizinan yang berujung pada keluhan masyarakat, terutama investor," sebutnya dalam keterangan tertulis.
"Komitmen semua pihak sangat penting. Tidak boleh lagi ada tarik-menarik kewenangan, ego sektoral, dan disharmonisasi regulasi. Selanjutnya, peningkatan mutu SDM (aparat) juga tidak kalah penting," pungkas Heri.
