Timing Kurang Pas! Anggaran Ganti Gorden Rumdis Rp 48,7 M Diminta Ditinjau Ulang
SinPo.id - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR diminta meninjau ulang anggaran untuk mengganti gorden rumah dinas (rudin) anggota yang mencapai Rp 48,7 miliar yang saat ini menjadi polemik.
Meski anggaran tersebut untuk mengganti tirai 505 rumah jabatan anggota dewan, setidaknya disaat kondisi masih pandemi seperti saat ini, harus mengedepankan sense of crisis mengingat pandemi masih melanda bangsa.
Demikian hal itu disampaikan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Agung Budi Santoso. Ia mengatakan, BURT akan meminta Sekretariat Jendral DPR untuk meninjau kembali pagu anggaran tersebut.
“Saat ini masih dalam kondisi pandemi covid-19 dan kelangkaan minyak goreng, jadi harus lebih menghemat anggaran. Kita harus punya sense of crisis," kata Agung Budi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (30/3).
Meski pengadaan gorden sudah direncanakan sejak lama, kata Agung, timingnya kurang tepat. Dan untuk menghindari kesan negatif masyarakat DPR menghambur-hamburkan uang, sebaiknya ditunda lagi.
"Saya rasa, eksekusi pengadaan gorden ini harus menunggu waktu yang tepat untuk direalisasikan, semua harus lebih transparansi terkait hal ini, termasuk pengawasan oleh pihak terkait," ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi mengatakan, pengadaan gorden tersebut dinilai tidaklah urgen. Sehingga anggaranya dapat disalurkan ke hal lain yang lebih penting.
"Kami sebenarnya lebih baik anggaran Rp 90 juta itu untuk hal yang lain lah. Soal gorden rumah itu kan tidak urgen, karena apa, gorden rumah itu yang ada hari ini memang masih bisa digunakan layak pakai," kata Ahmad Baidowi, kemarin.
Menurut Baidowi, gorden yang ada masih bisa berfungsi untuk menutup pandangan dari luar, tidak ada pula kerusakan berarti pada gorden yang dipasang di rumah jabatan anggota DPR.
Terlebih, kata dia, tidak semua rumah jabatan ditempati oleh anggota Dewan sehingga gorden yang ada saat ini menurutnya sudah cukup.
"Kalau di rumah pribadi ya silakan lah mau gorden seharga Rp 100 juta, Rp 200 juta, ini kan gordennya menggunakan anggaran negara, saya kira enggak paslah ya," ujar Baidowi.
Anggota Komisi VI DPR itu pun mengusulkan agar anggaran tersebut dialokasikan untuk membeli barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya minyak goreng.
"Misalkan Rp 90 juta dialokasikan kepada anggota DPR untuk membeli minyak goreng murah untuk masyarakat, itu kan lebih bermanfaat pada hari ini menjelang Ramadhan karena kita tahu harga minyak goreng masih tinggi sekali," kata Baidowi.
Seperti diketahui, DPR menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden di 505 rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana satu rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai sekitar Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, pengadaan gorden sudah lama diusulkan tetapi baru bisa dianggarkan saat ini sejak penggantian gorden terakhir dilakukan pada tahun 2009.
"Anggaran ini hanya dialokasikan untuk 505 unit rumah," kata Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (28/3).
Dia menjelaskan biaya pergantian gorden setiap rudin sekitar Rp80 juta. Nilai tersebut bertambah sekitar Rp10 juta ditambah pajak menjadi Rp90 juta.
"Sama pajak Rp90 jutaan per rumah," ungkap dia.
Dia menyampaikan jumlah tirai yang akan diganti yaitu 11 titik per rumah. Di antaranya, jendela ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, dan jendela void tangga di lantai satu.
Kemudian, jendela tiga ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga, dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga.
"Untuk lantai satu ada enam ruangan, untuk lantai dua ada lima ruangan, jadi ada 11 ruangan," tandasnya.
