Jokowi Jengkel Ancam Reshuffle Menteri Doyan Impor, Rizal Ramli: Lelucon Yang Gak Lucu Lagi..!!

Laporan: Khaerul Anam
Jumat, 25 Maret 2022 | 16:45 WIB
Begawan ekonomi, Rizal Ramli/net
Begawan ekonomi, Rizal Ramli/net

SinPo.id - Ekonom senior Rizal Ramli merespon kejengkelan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengetahui APBN dan APBD banyak digunakan kementerian dan daerah untuk belanja produk dari luar negeri atau impor.

Menurut Rizal, sebagai seorang kepala negara, kejengkelan dan amarah tidak bisa menyelesaikan masalah. Seharusnya, sebagai seorang Presiden, Jokowi memiliki hak untuk memecat bawahannya apabila tidak berjalan sesuai dengan visi-nya.

"Lelucon yang ndak lucu lagi? Situ Presiden, rumuskan kebijakan, pecat pejabat yg doyan impor, itu baru bener," kata Rizal Ramli melalui twitternya pribadinya, dikutip SinPo.id, Jumat (25/3).

"Bukan hanya ngedumel, pidato kiri-kanan, tapi kenyataan sebaliknya. Kapan sih bisa eling," tambahnya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan kekesalanya terhadap berbagai instansi pemerintah baik itu kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah karena masih membeli barang-barang impor. Sebut saja pensil hingga traktor yang ternyata masih diimpor.

Kekesalan itu disampaikan Jokowi saat saat memberikan pengarahan kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIM), kepala daerah,dan direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3).

Ia mengancam akan meresuffle kabinetnya yang tidak belanja produk dalam negeri. Jokowi pun menekankan agar instansi pemerintah lebih mengutamakan belanja produk dalam negeri, guna membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

Jokowi pun mengaku kaget melihat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah saat ini. Sebab tak sedikit anggaran yang digunakan untuk pembelian barang-barang impor.

Ia menyebut, pemerintah pusat memiliki anggaran belanja untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 526 triliun. Sementara daerah memiliki anggaran sebesar Rp 535 triliun, dan BUMN sebesar Rp 420 triliun.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI