Ditolak Dihadiri KPU, Mahfud Md Buka Suara Soal Rapat Isu Penundaan Pemilu 2024
SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD angkat bicara terkait beredarnya undangan yang menggunakan kop surat Kemenko Polhukam terkait rapat koordinasi penundaan Pemilu 2024.
Dalam surat tersebut, rakor itu akan diselenggarakan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/3) pukul 13.30 dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budhi Utama pada Rabu (16/3).
Mahfud menjelaskan rapat tersebut dilakukan untuk menjawab adanya isu penundaan Pemilu 2024 yang tidak berpengaruh terhadap tahapan-tahapan kerja penyelenggara Pemilu dan Pilkada.
"Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan Pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," ujar Mahfud kepada wartawan, Jumat (18/3).
Dia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap bekerja sesuai dengan pedoman yang ada di konstitusi. Yaitu, Pemilu dan Pilkada serentak akan tetap digelar pada 2024 mendatang
"Artinya pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional bahwa tahun 2024 diselenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak," tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan isu yang muncul di publik terkait penundaan Pemilu 2024 merupakan isu di luar agenda tugas pemerintah.
"Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas Pemerintah dan Pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak," tandasnya.
Seperti diketahui, acara tersebut ditolak dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan.KPU enggn menjadi narasumber dalam rapat koordinasi membahas penundaan Pemilu 2024.
“Kalau masih tema itu (penundaan pemilu) kami tidak akan menghadiri acara tersebut. Kami juga sudah minta pelaksana berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Kaltim,” ujar Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha, Jumat (18/3).
Thoha mengatakan Kemenko Polhukam juga belum berkoordinasi dengan KPU Kalimantan Timur ketika mengundang KPU Balikpapan sebagai narasumber. Pasalnya, secara hierarki KPU bahawan.
Hingga kini, Thoha mengaku belum mendapatkan penjelasan komprehensif terkait rakor penundaan pemilu yang digagas Kemenko Polhukam tersebut. Thoha mengaku sudah berkoordinasi dengan penyelenggara rapat koordinasi. Dia mendapat kabar tema rapat koordinasi akan diubah.
“Kami tidak mau terseret dalam pusaran isu itu,” kata dia.
