Menteri Keuangan Gantikan Menteri BUMN Saat Rapat Bersama Anggota Parlemen
Jakarta, sinpo.id - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, sangat menyayangkan dengan kehadiran Sri Mulyani yang merangkap sebagai Menteri BUMN sebagai pegganti Rini Soemarno, untuk menghadiri rapat bersama anggota parlemen merupakan sesuatu yang tidak sehat.
Menurutnya, ini sudah terjadi kurang lebih satu tahun. Bukan tanpa sebab, hal itu karena rekomendasi Panitia Khusus Angket Pelindo II yang memerintahkan agar Presiden Joko Widodo mengganti Rini dan menolak Rini untuk rapat di DPR.
“Kalau Menkeu merangkap menjadi Menteri BUMN padahal Menteri BUMN ada, kita juga nggak sehat. Ya terlepas dari rekomendasi Pansus Pelindo semua harus berjalan sesuai jalurnya,” kata Taufik Kurniawan kepada wartawan, Jumat (8/9/2017).
Lanjutnya, Taufik akan membahas hal ini dalam rapat konsultasi bersama pemerintah, terlebih banyaknya kerugian-kerugian dan masalah dari beberapa Badan Usaha Miliki Negara (BUMN).
“Setelah mendapat penjelasan dari Komisi XI, Komisi VI, terus terang saja Badan Anggaran juga sudah menyampaikan pembahasan pertanggung jawaban Menteri Keuangan bahwa BUMN yang sudah disetujui mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal ini perlu dievaluasi oleh DPR karena melibatkan puluhan triliun rupiah, BUMN yang mendapatkan kucuran PMN kok malah merugi, ini kan kepentingan bangsa dan negara. Mendingan untuk program prioritas Presiden. Kemana BUMN yang mendapatkan prioritas PMN?,” ungkapnya.
Adapula Perusahaan BUMN yang merugi usai DPR rapat bersama Sri Mulyani sebagai perangkap Menteri BUMN. Perusahan-Perusahaan tersebut adalah PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara X (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
