Kritik HET Dicabut, Andre Rosiade: Pemerintah Pro Oligarki, Kalah Dengan Pengusaha
SinPo.id - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengkritik keras langkah pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit.
Andre Rosiade mengatakan, Permendag itu dari awal memang terbukti tidak efektif. Ia juga menyebut kebijakan pemerintah yang mengembalikan harga minyak goreng pada harga pasar juga dinilai tak tepat dan cenderung pro oligarki.
Politisi Partai Gerindra itu bahkan menyebut pemerintah sudah kalah terhadap pengusaha kelapa sawit.
“Kita akan memberikan kesempatan kepada pemerintah, Menteri Perdagangan untuk mengatasi kelangkaan dan harga tinggi minyak goreng,” katanya di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/3).
“Kita sudah mengingatkan bahwa Permendag nomor 6 tahun 2022 jangan sampai jadi macan kertas dan terbukti ternyata peringatan kami macan kertas itu terbukti, Permendag nomor 6 tahun tahun 2022 itu tidak efektif,” tambahnya.
Andre mengatakan, keputusan mengembalikan harga minyak goreng pada mekanisme pasar dan mensubsidi minyak goreng murah juga dinilai tidak tepat.
“Kebijakan itu pro oligarki, kebijakan itu kalah terhadap pengusaha, dan dalam rapat nanti ini akan kita pertanyakan kepada pemerintah, kepada menteri perdagangan, kenapa kebijakan itu terlalu pro kepada pengusaha kelapa sawit,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menuturkan pencabutan penetapan harga eceran tertinggi (HET) yang akan mengikuti harga keekonomian, peraturannya akan diselesaikan hari ini.
Adapun pada harga keekonomian tersebut penetapan harga yang diatur pemerintah hanya pada minyak curah sebesar Rp14.000 per liter. Lutfi memastikan pada pendistribusian minyak goreng tersebut akan berjalan dengan lancar.
"Sekarang sedang dibereskan aturan-aturannya hari ini akan semua selesai. Jadi pada kesempatan pertama lewat Kementerian Perindustrian akan memastikan bahwa tidak ada lagi minyak yang bisa keluar bukan semustinya," tegas Lutfi kepada awak media, Kamis (17/3).
Ia melanjutkan, untuk mekanisme pendistribusian minyak goreng tersebut pabrik akan memastikan proses pendistribusian akan sampai ke pasar. Dan harga akan di subsidi sebesar Rp14.000 per liter.
"Atau setara dengan Rp15.500 per kg. Ini targetnya akan dikerjakan pada kesempatan pertama mudah-mudahan akan menyelesaikan daripada permasalah minyak goreng yang kita hadapi bersama-sama," jelasnya.
Lutfi menegaskan, permasalahan yang terjadi pada minyak goreng hingga menyebabkan harga yang melonjak tinggi pada beberapa waktu ini, disebabkan dari konflik yang terjadi pada Rusia dan Ukraina. Dikarenakan Rusia dan Ukraina merupakan negara penghasil minyak bunga matahari.
"Nah pengantinya adalah minyak CPO, menyebabkan minyak CPO harganya meloncat dari Rp14.600 pada awal Februari menjadi Rp18.000 kemarin. Sekarang sudah turun dikit, sekarang naik karena pada dasarnya mekanisme pasar," ungkapnya.
