Komisi I DPR RI: Myanmar, Bergurulah Pada Indonesia
Jakarta, sinpo.id - Upaya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi untuk berdiplomasi dalam mencari solusi bagi krisis kemanusiaan yang menimpa Etnis Rohingya perlu kita apresiasi dan dukung.
Menurut Sukamta yang merupakan Anggota Komisi I DPR RI, untuk target jangka pendek, harus segera diupayakan penghentian tindak kekerasan terhadap Etnis Rohingya serta ada jaminan keamanan bagi mereka. Hal ini penting dilakukan agar tidak ada lagi korban jiwa berjatuhan. Selain itu, kepada negara-negara sekitar yang kedatangan pengungsi Rohingya, kita berharap agar menerima dan memperlakukannya secara baik.
"Upaya penghentian kekerasan ini perlu ada target waktu, dan apabila pemerintah Myanmar tidak bisa mencapai batas waktu yang ditentukan, perlu ada evaluasi segera," cetus Sekretaris Fraksi PKS ini.
Direktur Utama Crisis Center For Rohingya DPP PKS tersebut juga memaparkan, Indonesia tidak boleh berhenti dengan hanya menjadi solidarity maker, tetapi harus berkembang menjadi "broker" perdamaian. ‘Broker' yang dimaksudnya adalah dengan menjadi mediator solusi yang sistematis dengan melibatkan komunitas internasional.
"Persoalan Rohingya ini telah berlangsung puluhan tahun. PBB pun menyebut Rohingya sebagai Etnis yang paling mendapat perlakuan buruk di Dunia. Kami sangat berharap Indonesia bisa mengajak dunia Internasional untuk secara serius bisa mendorong Pemerintah Myanmar memberi pengakuan kewarganegaraan bagi Etnis Rohingya dan menjamin hak-haknya. Ini untuk memastikan tragedi serupa tidak lagi terulang," paparnya.
Menurut Sukamta yang juga sebagai Ketua Bidang Pelayanan dan Pembinaan Luar Negeri DPP PKS, Indonesia saat ini memiliki posisi yang cukup didengar oleh Myanmar, hal ini didukung kedekatan kedua negara telah berlangsung sejak lama. Oleh sebab itu, Indonesia untuk jangka panjangnya bisa ikut mendorong demokratisasi di Myanmar.
"Indonesia punya pengalaman demokratisasi yang cukup berhasil. Indonesia juga memiliki pengalaman berharga dalam mengelola keragaman etnis dan agama. Konflik berbau SARA yang pernah terjadi di Ambon, Maluku Utara dan Poso bisa diselesaikan dengan dialog antar pemuka agama. Pengalaman-pengalaman ini bisa ditularkan ke Myanmar," tutupnya.
