Pansus Minyak Goreng Mendesak Dibentuk, Andi Akmal: Harus Dieksekusi
SinPo.id - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong agar wacana membentuk Pansus minyak goreng segera dieksekusi, sehingga tidak hanya dipertimbangkan.
Pembentukan pansus ini sekaligus menjawab aksi ‘cuek’ Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang kembali absen rapat bersama dengan legislator senayan.
“Saya akan mendesak, bahwa usulan pansus lintas fraksi yang saya gulirkan pertama kali di rapat gabungan jangan hanya sebagai pertimbangan, tapi di eksekusi,” ungkap Andi Akmal, kemarin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, dengan adanya pansus yang bila nanti terbentuk, akan mengkondisikan pemerintah dan DPR semakin serius untuk menyelesaikan persoalan pangan yang sudah hampir lima bulan berantakan di negeri subur ini.
"Semua pihak akan bekerja keras untuk memberikan solusi sehingga terurai benang kusut morat-maritnya pangan Indonesia terutama minyak goreng," kata Akmal.
Legislator dapil Sulawesi Selatan II itu menginginkan agar seluruh proses dari hulu ke hilir pada komoditas pangan di Indonesia ini semakin jelas ketika ada pansus. Semua permainan yang ada yang menjadi praduga selama ini harus di tuntaskan dan diclearkan.
“Jadi kita sebagai anggota DPR jelas langkah upayanya dalam berkontribusi pada negara menyelesaikan persoalan pangan. Bukan sekedar penyelesaian jangka pendek menjelang moment Puasa ramadhan, tetapi juga jangka panjang,” tanadasnya.
“Kita sebagai negara penghasil pangan mesti mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya akan pangan, bukan seperti negara yang terlihat sedang krisis dimana rakyatnya antre sampai ribuan orang demi seliter minyak goreng," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan, parlemen merasa Mendag M Lutfi telah melakukan satu hal yang berindikasi pelecehan terhadap DPR secara institusional.
Karena, katanya, dia telah mangkir berkali-kali dalam rapat bersama DPR RI dengan pemerintah membahas kelangkaan minyak goreng.
“Sehingga, dengan demikian saya mengusulkan segera dibentuk Pansus untuk meminta pertanggungjawaban Mendag. Jangan sampai publik menganggap DPR tidak berani dengan Mendag," kata Dedi.
