PPP: Publik Patut Curiga Soal Klaim Big Data Luhut, Buka Aja Supaya Klir...!
SinPo.id - Masyarakat patut menaruh rasa curiga terkait klaim Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan soal big data dari 110 juta masyarakat pengguna medsos menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Untuk itu, Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan harus berani tanggungjawab dengan membuka klaim big data tersebut kepada publik.
Begitu disampaikan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
"Jadi, persoalan big data itu perlu dibuka kepada publik, big data seperti apa yang dimaksudkan? Kalau basicnya adalah media sosial orang patut dicurigai patut diduga memiliki lebib banyak satu akun mayoritas hampir lah," tegas Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi.
Awiek menambahkan, terkait wacana penundaan Pemilu 2024, pihaknya tidak mengacu pada survei dan big data sebagaimana diklaim sejumlah politikus. Menurutnya, PPP akan tetap mematuhi konstitusi atau UUD 1945.
"Yang mana mengamanatkan bahwa Pemilu dilakukan lima tahun sekali dan masa jabatan presiden adalah masa jabatannya sekali dan bisa dipilih sekali lagi," kata anggota Komisi VI DPR RI fraksi PPP ini.
Atas dasar itu, Awiek meminta Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan untuk memberikan penjelasan soal bid data yang dimaksud hingga mengklaim banyak masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
"Sebaiknya Pak Luhut menyampaikan data saja secara gamblang yang beliau katakan di salah satu chanel youtub itu, jelaskan aja ke publik mana basisnya seperti apa supaya clear persoalan ini," tandasnya.
