PSI Dinilai Terlalu Mengkultuskan Jokowi, Pengamat: Memalukan

SinPo.id - Sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat presiden tiga periode menuai kritik tajam. Sebab, di satu sisi PSI mendukung perpanjangan jabatan presiden tapi juga menolak tunda pemilu.

Selain itu, PSI juga dinilai terlalu ‘mengkultuskan’ Jokowi dan jarang melontarkan kritik kepada pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang tak pro rakyat.

“Mereka tak berani menjadi pengkritik kebijakan pemerintah yang keliru. Lebih memalukan, mereka mengkultuskan individu,” ungkap Pengamat politik dari Parsyndicate Virdika Rizki Utama, melansir Bisnis, Jumat (4/3).

Menurut Virdika, politik pemuda bukan mengekor kepada penguasa. Selain itu, dukungan tiga periode terhadap Jokowi, ujar Virdika, menunjukan bahwa PSI bukan partai yang ingin mengubah wajah dan warna perpolilitikan Indonesia.

“Kita tahu bagaimana dalam sejarah, kalau seorang individu atau penguasa dikultuskan. Tak ada bedanya PSI dengan partai-partai lama itu,” tegasnya.

Virdika menyayangkan PSI justru seperti menjadi humas penguasa. Menurut dia, sampai saat ini belum terlihat jelas visi dan misi PSI.

“Misi politik selama ini kan hanya dekat dan berlindung pada pemguasa atau lebih tepatnya satu individu. Apa lagi yang mau dijual? Sentimen terhadap pengkrritik atau yang disebut anti-Jokowi? Kalau terus seperti itu berarti PSI juga merawat polarisasi di masyarakat,” pungkasnya. Sebelumnya, PSI mengaku mendukung apabila Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai presiden tiga periode melalui mekanisme amendemen konstitusi.

Sekretaris Jenderal PSI, Dea Tunggaesti mengatakan, sebagai pecinta dan pengagum Jokowi, PSI mendukung dia kembali terpilih namun harus melalui mekanisme amendemen konstitusi itu.

"Kami sebagai pecinta dan pengagum Pak Jokowi, tentunya akan selalu dan tetap mendukung Pak Jokowi memimpin Indonesia kembali, namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali 2024," kata Dea dalam keterangan tertulis, Rabu (2/3).