Invasi Ukraina! Presiden Rusia Teken Dekrit Untuk Pastikan Stabilitas Keuangan Negara
SinPo.id - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani sebuah dekrit yang memperkenalkan langkah-langkah ekonomi sementara untuk memastikan stabilitas keuangan negara, menurut pengumuman Kremlin pada Selasa (1/3).
Langkah-langkah ini akan diambil sebagai tanggapan terhadap sanksi anti-Rusia yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat (AS), sejumlah negara lain dan organisasi internasional, menurut dekret tersebut.
Di antara langkah-langkah tersebut, Rusia akan melarang arus keluar mata uang asing dalam jumlah yang melebihi setara dengan 10.000 dolar AS (Rp143,70 juta) mulai Rabu (2/3).
Efektif sejak Rabu, pembatasan mengenai transaksi sekuritas, real estat dan pinjaman akan dikenakan pada warga asing yang terkait dengan negara-negara yang telah mengambil tindakan sanksi anti-Rusia.
Pada Senin (28/1), Putin juga menandatangani dekret yang memperkenalkan "langkah-langkah ekonomi khusus" untuk meredam dampak gelombang baru dari sanksi Barat di tengah operasi militer khusus Rusia di Ukraina.
Satu warga Ukraina Mengungsi
Di sisi lain imbas perang ini, menurut data UNHCR, badan PBB yang mengurusi pengungsian, sudah lebih dari sejuta warga Ukraina meninggalkan negara mereka hingga kini.
“Hanya dalam tujuh hari, kami sudah menyaksikan eksodus satu juta pengungsi dari Ukraina ke negara-negara tetangga,” ungkap Kepala Komisioner Tinggi, Filippo Grandi di Twitter.
“Bagi jutaan orang lainnya di dalam Ukraina, sudah waktunya bagi senjata untuk diam, sehingga bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa dapat diberikan,” lanjutnya.
Rumah-rumah warga sipil di kota Kharkiv, Ukraina, terus-menerus dibombardir dan terkena dampak dari serangan misil yang dilancarkan Rusia ke kota tersebut. Para warga Ukraina di Kota Kharkiv didorong untuk tinggal di tempat-tempat penampungan.
Selain itu, seluruh sistem kereta bawah tanah di kota Kharkiv juga beralih fungsi sebagai tempat perlindungan di mana orang-orang membawa semua barang yang dibutuhkan, tetapi banyak stasiun dalam kondisi kapasitas penuh.
Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan bahwa pihaknya siap untuk menampung pengungsi Ukraina.
“Untuk melanjutkan solidaritas dengan rakyat Ukraina, kami akan melanjutkan untuk menerima mereka yang mencari perlindungan di negara ketiga,” ujar Kishida.
“Untuk mendukung Ukraina dengan kuat, kami akan memperkuat koordinasi dengan G7 (Kelompok Tujuh negara-negara industri utama) dan masyarakat internasional,” pungkasnya.
