Konsisten Tolak Pemilu Ditunda, PDIP Ungkit Kultur Demokrasi
SinPo.id - Legalitas kekuasaan melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) lima tahunan di Indonesia disebut telah menjadi kultur demokrasi yang harus dihormati oleh semua pihak.
Demikian disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam rilis temuan survei nasional terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan tema 'Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden', Kamis (3/3).
"Dari survei tadi telah menunjukkan bagaimana mekanisme periodesasi lima tahunan itu telah menjadi kultur demokrasi," ujar Hasto.
Hasto menjelaskan pihaknya tetap konsisten menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia menilai bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dijalan konstitusi. Karena, konstitusi lahir dari falsafah bangsa.
"PDIP itu tetap sama bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara PDIP itu kokoh dijalan konstitusi," tegasnya.
"Disitu (konstitusi) dimaktubkan seluruh hukum-hukum dasar dan hukum dasar ini memiliki roh, hukum dasar ini tidak hanya melihat teks," jelasnya.
Lebih lanjut, Dia juga menjelaskan kekuasaan Jokowi - Ma'ruf Amin hari ini yang sangat kuat tidak lepas dari basis legitimasi yang berasal dari rakyat melalui Pemilu.
Sehingga, menurutnya, legalitas dan legitimasi tersebut juga menjadi persoalan penting dalam mentaati konstitusi.
Sebelumnya diketahui, dalam rilis survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan tema "Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden", mayoritas publik menolak penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden.
"Secara keseluruhan 70,7 persen menolak perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil surveinya secara virtual pada Kamis (3/3).
