Istana Ogah Bangat Diseret Polemik Tunda Pemilu, Faldo Maldini: Pemerintah Sibuk Urusan Lain
SinPo.id - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menegaskan Pemerintah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat dan Partai Politik (Parpol) mengenai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," kata Faldo Maldini di Jakarta, Senin (28/2).
Namun, Faldo mengungkapkan, Pemerintah tidak mengetahui mengenai usulan deklarasi dukungan tersebut. Ia menegaskan, Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut dan hanya menampung aspirasi.
“Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai (pemerintah) diseret-seret,”
Eks politikus PSI itu menjelaskan, saat ini Pemerintah sedang fokus untuk bangkit dari pandemi COVID-19, memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin.
"Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," ungkapnya.
Selain pemulihan pasca pandemi, Faldo menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sedang mengawal transformasi besar yaitu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.
"Sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan," ujarnya.
Faldo membantah kalau ada yang mengaitkan Pemerintah melakukan mobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik untuk menunda Pemilu 2024.
"Pekerjaan Pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," pungkasnya.
Wacana penundaan Pemilu sebelumnya disampaikan Ketua Umum (Ketum) PKB, Muhaimin Iskandar pada Rabu, 23 Februari, lalu. Menurut Cak Imin, penundaan pemilu penting demi stabilitas pemulihan ekonomi akibat pandemi.
Ucapan Ketum PKB itu juga disambut oleh Ketum Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto.
Keduanya juga sepakat apabila Pemilu 2024 diundur. Dalam penjelasanya mereka menganggap rakyat masih ingin dipimpin oleh Jokowi. keduanya juga mempertimbangkan terkait pandemi yang belum berakhir serta perekonomian di Indonesia yang belum membaik.
