Cak Imin Klaim 60 Persen Subjek Akun Medsos Setuju Usulan Pemilu Ditunda
SinPo.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan banyak orang setuju dengan usulannya agar Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.
Klaim itu ia sampaikan dengan mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurutnya, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Cak Imin dalam keterangannya, Sabtu (26/2).
Ia mengatakan perubahan itu terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja. Sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang.
"Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," katanya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Fakta politik survei terbaru kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi, 73 persen. Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak berseiringan dengan persetujuan penundaan pemilu. Sekitar 60 persen tak setuju dan 40 persen mendukung," katanya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR ini mengatakan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu tersebut adalah atas inisiatif dirinya.
"Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," katanya.
Ia pun mengaku tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang menolak usulan tersebut. "Biasa, namanya usulan," ujarnya.
Diketahui, sejumlah partai politik di parlemen telah menyatakan sikap terhadap usulan penundaan pemilu yang disampaikan Cak Imin.
PAN dan Golkar belakangan telah memberi dukungan. Sedangkan PKS, Demokrat, Nasdem, PDIP, menolak. Lalu, PPP dan Gerindra belum menyatakan sikap.
