Stagnasi Ekonomi Dijadikan Kambing Hitam Tunda Pemilu, PKS: Gak Nyambung, Pindah IKN Kok Setuju?
SinPo.id - Wacana tunda Pemilu yang digaungkan beberapa politisi diyakini bakal berujung kepada terbawanya residu Pilpres 2019 yang meminculkan polarisasi begitu mendalam. Kondisi ini tentu sangat merugikan bagi kualitas demokrasi Indonesia serta kehidupan bernegara.
Karenanya, butuh komitmen kuat dari para politisi untuk tetap menyelenggarakan Pemilu 2024, bukan justru sebaliknya. Apalagi sebelumnya jadwal Pemilu juga telah ditetapkan pada 14 Februari 2024.
Menanggapi wacana tunda pemilu yang saat ini berkembang, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, alasan tunda pemilu karena stagnasi ekonomi seperti disampaikan sebelumnya sama sekali tidak bisa dibenarkan. Alasan tersebut sama sekali tidak logis.
“Pemilu diselenggarakan lima tahun sekali sudah diatur dalam konstitusi. Tentunya PKS akan tetap konsisten berjuang dan berusaha, agar memang sebaiknya Pemilu tidak diundur. Baik itu Pilpres, Pilkada mapun Pileg 2024 nanti,” ungkap Jazuli kepada wartawan, Sabtu (26/2).
Jazuli menegaskan, keputusan Pemilu 2024 sudah ditetapkan bersama para legislastor senayan yakni Komisi II, pemerintah, KPU dan Bawaslu. Seharusnya, kata Jazuli, ketua partai berkomitmen dengan ketetapan pemilu yang sudah ada, yang sudah ditentukan anggota DPR yang merupakan kepanjangan tangan dari partai itu sendiri.
“Nah, kita harus belajar komitmen dengan apa yang diputuskan. Karena sebagai partai, kita percaya kepada para Ketua Fraksi, para anggota DPR yang sudah memutuskan pemilu ini ya. Mari kita jaga keputusan-keputusan itu,” imbuhnya.
Ditanya alasan tunda pemilu karena perbaikan ekonomi? Jazuli menegaskan perbaikan ekonomi menjadi alasan menyandarkan keputusan tunda pemilu.
“Dimundurkan atau tidak dimunurkan pemilu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Itu sebabnya, PKS tidak setuju pindah ibu kota negara di tengah ekonomi rakyat lagi terpuruk,” jelasnya.
Jadi alasan tunda pemilu karena alasan ekonomi ini menurut Jazuli sangat kontradiktif. Di satu sisi setuju pindah ibu kota, tapi di satu sisi juga setuju tunda pemilu.
“Jadi penyelesaianya gak sinkron. Kalau alasanya mengatasi ekonomi dulu ya jangan pindah ibu kota lah, uang yang ratusan triliun itu dipakai untuk mengatasi perekonomian rakyat, atasi Covid dulu, itu baru sinkron,” tandasnya.
