Kepuasan Kinerja Jokowi Bukan Berarti Masa Jabatannya 'Kudu' Ditambah
SinPo.id - Survei nasional yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan bahwa mayoritas publik setuju Pemilihan Umum (Pemilu) tetap diadakan pada tahun 2024, meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (25/2).
"Hanya seperempat warga yg setuju pemilu ditunda hingga 2027 dengan alasan pandemi atau pemulihan ekonomi," ujar Burhanuddin.
Bahkan, kata Burhanuddin, jika memakai formulasi pertanyaan yang lain, mayoritas responden tidak setuju masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditambah hingga 2027.
"Hal ini menunjukkan aspirasi sebagian elit yang menginginkan perpanjangan jabatan presiden hingga 2027 tidak sesuai preferensi mayoritas warga," tegasnya.
Dia menjelaskan tidak semua responden yang puas atas kinerja Presiden Jokowi setuju perpanjangan masa jabatan hingga 2027.
"Mereka puas terhadap kinerja Jokowi bukan berarti menginginkan masa jabatan ditambah. Itu dua hal yang berbeda," tegasnya.
Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024, diundur satu hingga dua tahun.
Atas usulannya itu, Cak Imin akan mengkomunikasikan mengenai usulan penundaan Pemilu tersebut kepada Presiden Joko Widodo hingga pimpinan partai politik.
“Semoga, usulan saya ini akan saya sampaikan ke teman-teman pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden, bagaimana apakah bisa? ya nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Ini usulan saya,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (23/2).
Sementara, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari kalangan masyarakat petani sawit dalam kunjungan kerja (kunker) ke Siak, Pekanbaru, Kamis (24/2).
Dalam sesi tanya jawab, para petani di Kampung Libo Jaya, Kandis, Kabupaten Siak menyatakan ingin adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena kebijakannya yang telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.
“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” ujar Airlangga dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mantap mendukung wacana Pemilu 2024 diundur. Menurut Zulhas, Jokowi dinilai masih yang terbaik untuk saat ini sehingga dinilai layak melanjutkan pembangunan yang tengah berjalan.
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2).
"Kami memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Zulkifli Hasan.
Karena setuju Pemilu 2024 diundur, selanjutnya, kata dia, PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik koalisi, organisasi kemasyarakatan maupun elemen bangsa lainnya terkait penundaan Pemilu 2024 ini.
“Langkah selanjutnya, kita tentu akan menjalin komunukasi dengan teman-teman partai koalisi dan elemen bangsa lainya,” tegasnya.
