Jokowi Sebut Anggaran Pembangunan IKN Cuma 20 Persen Gunakan APBN, Sisanya Dari Investor

Laporan: Khaerul Anam
Selasa, 22 Februari 2022 | 15:36 WIB
Presiden Joko Widodo/tangkapan layar
Presiden Joko Widodo/tangkapan layar

SinPo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap menggunakan uang negara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen.

Sedangkan 80 persen sisanya, pembiayaan pembangunan IKN berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung.

“Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semua dari APBN. Perkiraan kita adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan. Sehingga yang 80 persen adalah baik KPBU, baik PPP (Public-Private Partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor,” kata Jokowi dalam peresmian NasDem Tower, Selasa (22/2).

Jokowi menjelaskan total luas lahan IKN mencapai 256 ribu hektare. Namun sebanyak 200 ribu hektare dari total luas lahan tersebut tetap menjadi hutan hijau.

”Yang kita pakai ini 256.000 hektare. Nantinya, kurang lebih 50.000 hektare itu yang dipakai, sisanya 200.000 adalah memang dibiarkan sebagai hutan hijau. Yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun nursery atau lokasi pembibitan tanaman di IKN dengan kapasitas produksi 20 juta bibit atau benih setiap tahunnya.

Jokowi menambahkan, berdasarkan laporan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, pembangunan nursery itu saat ini sudah hampir selesai.

“Artinya yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan,” ujar Jokowi.

Kemudian, lanjut Jokowi, karena lokasi IKN di Kalimantan Timur berupa perbukitan, maka desain pembangunan IKN juga menyesuaikan dari bukit dan permukaan tanah yang ada.

“Selain itu area tepian air juga akan dibuat secara alamiah, dengan tetap menjaga ekosistem hutan yang ada saat ini. Pemerintah juga akan merehabilitasi beberapa ekosistem hutan yang rusak,” tegasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI