Jokowi: Kepala Otorita IKN Dilantik Minggu Depan, Bukan Kader Parpol

SinPo.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan perkembangan terbaru terkait calon Kepala Otorita IKN. Kepala Negara menegaskan jika pejabat setingkat menteri itu akan dilantik pekan depan.

Penegasan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di NasDem Tower, Selasa, (22/2).

"Secepatnya. Ini mungkin ya, minggu-minggu depan sudah kita lantik," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menyebut, kandidat Kepala Otorita yang akan ditunjuk berasal dari non parpol.

"Dari non parpol," tegasnya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menyebut, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi beberapa nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Mengantongi mungkin sudah. Tapi mungkin bukan cuma satu nama, tapi beberapa nama,” kata Wandy saat dikonfirmasi, Senin (21/2).

Namun, Wandy mengaku belum mengetahui apakah Presiden sudah memutuskan untuk memilih satu nama yang akan diangkat sebagai Kepala Otorita IKN.

“Nah, apakah sudah diputuskan yang mana? Itu yang saya belum tahu,” tambah dia.

Ia menyebut, nama-nama yang dikantongi Presiden tersebut termasuk yang sudah beredar di publik sebelumnya.

Sejumlah nama yang sebelumnya beredar untuk menduduki posisi Kepala Otorita IKN di antaranya yakni, Basuki Tjahaja Purnama, Bambang Brodjonegoro, Ridwan Kamil, Tumiyono, dan Abdullah Azwar Anas.

“Ya bisa jadi yang kemarin-kemarin sudah beredar. Tapi kan masih ada waktu bagi Presiden untuk memutuskan,” jelas dia.

Menurut Wandy, nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) kemungkinan baru akan diumumkan pada Maret atau April berbarengan dengan rampungnya aturan turunan UU IKN.

Pada Sabtu, 12 Februari lalu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Jokowi telah meminta Bappenas memutuskan kriteria pemimpin IKN.

Menurut Suharso, Kepala Otorita harus memiliki kemampuan membangun ibu kota baru dan mengikuti master plan.

"Kepala Otorita harus berpegang pada dokumen teknokratik pembangunan ibu kota," ujar Suharso.