PAN Seperti Di-PHP Jatah Menteri, Jerry Massie: Ngapain Bertahan Di Koalisi
SinPo.id - Keputusan PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin cukup mengejutkan banyak pihak sebelumnya, lantaran PAN sebelumnya berada di garis oposisi. Meski sudah berada di barisan koalisi, nyatanya tidak memberikan keuntungan bagi Partai Amanat Nasional (PAN) hingga hari ini.
Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, PAN sudah salah mengambil keputusan dengan ikut bergagung koalisi pemerintah.
Padahal, kata Jerry, sejak awal PAN memutuskan gabung, paling tidak berharap 'durian runtuh' ada kursi di kabinet. Nyatanya hingga saat ini, jatah tersebut tak kunjung didapat.
"Saya nilai PAN telah salah mengambil keputusan, tapi hal ini belum terlambat (untuk diubah)," ujar Jerry melansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/2).
Di samping itu, keuntungan lainnya yang seharusnya didapat PAN adalah berkah elektoral. Namun, selama beberapa waktu ke belakang justru sejumlah lembaga survei mencatat elektabilitas PAN jauh tertinggal dari partai oposisi seperti Partai Demokrat.
"PAN dirugikan dengan tingkat elektabilitasnya kalah telak dari Demokrat. Ngapain bertahan di koalisi dengan public policy yang amburadul," demikian Jerry.
Jauh sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menanggapai santai soal jatah kursi menteri buat partainya usai memutuskan masukkoalisi pemerintah.
Zulhas sapaan Zulkifli Hasan mengatakan keputusan untuk memberikan jatahkursi menteri mutlak berada di tangan Presiden Joko Widodo yang tak tidak dapat diintervensi pihak manapun.
"Sekali lagi itu terserah presiden dong. Tanyanya ke pak presiden," ujar Zulhas kepada wartawan, tahun lalu.
Zulhas, mengatakan, prinsip PAN adalah membantu menguatkan peran pemerintah. Utamanya, dalam membangun nilai-nilai persatuan dalam kebangsaan.
"Kita ingin memperkuat agar narasi-narasi itu, dalam dialog dengan pemerintah kita akan sampaikan pikiran-pikiran kita, saatnya sekarang kita merangkul saling menyayangi. Menteri tidak menteri, itu urusan presiden," tandasnya.
