Jokowi PHP! PKS: Janji Wujudkan Swasembada Kedelai Sejak 2016 Sampai Kini Gak Tercapai
SinPo.id - Partai Keadilan Sejahtera kembali melontarkan kritik keras terhadap Presiden Jokowi terkait kelangkaan dan mahalnya bahan baku kedelai di awal tahun ini.
Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riyono menuturkan, kelangkaan kedelai awal 2021 bukanlah masalah baru. Ia pun menyinggung swasembada kedelai sejak 2016 yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi gagal diwujudkan.
Menurutnya, Jokowi seperti memberikan PHP swasembada kedelai. Padahal sejak 2016, Jokowi mengaku akan swasembada kedelai.
“Sampai sekarang tidak terbukti. Memang mudah membuat janji dan aturan, faktanya pemerintah gagal mewujudkan," ungkap Riyono, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (19/2).
Riyono memaparkan sejak awal tahun 2020 hingga bulan Oktober menurut data BPS, Indonesia sudah mengimpor sebanyak 2,11 ton kedelai dengan total transaksi sebesar US$ 842 juta atau sekitar Rp 11,7 triliun (kurs Rp 14.000/US$).
Selain itu pada 2016 sampai 2018 impor kedelai pun terus meningkat. Di tahun 2018 impor kedelai mencapai 2,58 juta ton kemudian jumlahnya naik di tahun 2019 menjadi 2,67 juta ton.
Riyono melanjutkan bahwa ketergantungan kepada kedelai impor membuat pemerintah tidak fokus dan serius mengurus petani kedelai.
"Jika 70-80 persen kebutuhan kedelai dari impor maka petani akan semakin terjepit dan malas berproduksi. Perkiraan produksi kedelai tahun 2019 sebesar 358.627 ton dan 2020 ditargetkan meningkat 7 persen menjadi 383.371 ton. Padahal kebutuhan kedelai nasional kita rata - rata 2.5 juta ton per tahun," papar Riyono.
"Kegagalan produksi kedelai ini terus berulang sejak 2016 pasca Jokowi memberikan target swasembada pangan dan kedelai. Jika impor selalu menjadi andalan pemenuhan kebutuhan kedelai maka bisa dipastikan harga akan mudah dipermainkan oleh pedagang dan importir," jelas Riyono.
PKS meminta pemerintah lebih fokus dalam mengendalikan impor pangan khusunya kedelai agar petani semangat dan mau menanam kedelai.
"Jangan korbankan petani dan pelaku UMKM tempe dan tahu dengan kebijakan impor yang terus tidak terkendali, fokus kepada peningkatan produksi dalam negeri dengan memberikan insentif produktif kepada petani," kata Riyono.
Sebelumnya, politisi PKS yang juga anggota Komisi VI DPR Amin AK mengatakan, ketergantungan yang tinggi terhadap kedelai impor menjadi penyebab krisis pasokan sekaligus instabilitas harga kedelai. Dari kebutuhan 3 juta ton per tahun, 90 persen atau 2,7 juta ton harus dipenuhi dari impor.
"Ketahanan pangan khususnya kedelai kita sangat rentan. Krisis pasokan kedelai berpotensi terus berulang mengingat ancaman perubahan iklim yang memengaruhi produksi global. Mau impor saja nanti sulit karena harus berebut dengan negara lain,” beber Amin.
Lebih lanjut, politikus PKS ini mengatakan, permasalahan mahalnya harga kedelai disebabkan oleh gagalnya pemerintah mengantisipasi kelangkaan pasokan kedelai baik kedelai impor maupun kedelai lokal.
Padahal tren kenaikan harga kedelai sudah muncul sejak pertengahan tahun 2021 lalu, yang disebabkan oleh dampak cuaca ekstrem sehingga menurunkan produksi di negara produsen utama dunia seperti Argentina dan Brasil.
Pada saat bersamaan, terjadi pembelian dalam skala besar (rush buying) dari Amerika Serikat dan Tiongkok, terutama setelah badai Ida berakhir pada Desember 2021 lalu.
Dengan kondisi global seperti itu, menurut Amin, kalau punya uang pun belum tentu bisa penuhi kebutuhan lewat impor.
"Kondisi ini berpotensi memicu spekulasi harga, yang menjadi penyebabnya naiknya harga kedelai," ucap Amin.
