Baru Ditetapkan DPR! Berikut Harta Kekayaan-Profil 7 Anggota KPU RI Periode 2022-2027

SinPo.id - Komisi II DPR RI resmi menetapak tujuh nama anggota KPU RI periode 2022-2027 usai dilaksanakannya uji kelayakan dan kepatutan yang digelar sejak (14-16/2).

Pengumuman nama terpilih tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR, Jumat (18/2). Ketujuh nama terpilih tersebut yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Mellaz.

Berikut profil singkat serta harta kekayaan ketujuh anggota KPU RI tersebut:

1. Betty Epsilon Idroos

Betty Epsilon Idroos lahir dan besar di Medan di tengah keluarga sederhana. Lulus SMA, Betty berhasil masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan sosial-ekonomi lewat jalur undangan khusus PMDK.

Di IPB-lah Betty, yang semasa SMP dan SMA aktif di keorganisasian sekolah, mengenal dunia pemilu dan proses di baliknya. Dia terpilih sebagai salah satu anggota sukarelawan UNFREL, sebuah lembaga swadaya masyarakat, untuk mengawasi Pemilu 1999 di daerah Jasinga, Bogor.

Selanjutnya, ketika melanjutkan studi S2 di jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia berkat beasiswa IIEF Ford Foundation, ia ikut menggawangi Voter Education Program tingkat nasional, yang bertujuan mengedukasi mahasiswa dalam menghadapi Pemilu 2004.

Betty juga pernah bergabung dengan LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) sebagai asisten peneliti.

Pada 2018, Betty kemudian terpilih menjadi Ketua KPU DKI Jakarta periode 2018-2023.

LHKPN

Betty Epsilon Idroos terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2020 lalu saat menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.

Dalam laporannya, Betty memiliki total harta kekayaan Rp 3.839.787.546. Dari jumlah tersebut, hampir keseluruhannya berasal dari tiga bidang tanah dan bangunan yang dimilikinya senilai Rp 3.280.000.000.

Kemudian, Betty juga mempunyai tiga kendaraan berupa 1 mobil dan 2 motor dengan total nilai Rp 197.800.000. Selain itu ia juga tercatat memiliki kas dan setara kas berjumlah Rp 361.987.546, dan tidak memiliki hutang.

2. Hasyim Asy'ari

Hasyim lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 3 Maret 1973 dan menghabiskan masa kecilnya di Kudus, Jawa Tengah. Setelah itu, Hasyim melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed) Purwokerto pada 1991-1995.

Pada saat yang sama, Hasyim juga nyantri di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Purwokerto. Selama mahasiswa, Hasyim menjadi salah satu aktivis kampus menentang Orde Baru.

Di kampus, Hasyim menginisiasi Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKHS) dan kini menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergengsi.

Pada 1998, Hasyim menyelesaikan S2 dari Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dengan tesis "Demokratisasi Melalui Civil Society: Studi Tentang Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam Pemberdayaan Civil Society di Indonesia 1971-1996".

Adapun S3 didapatinya dari Sosiologi Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2012.

Untuk rekam jejak pekerjaan, Hasyim mengawali menjadi dosen di FH Undip dari 1998 hingga sekarang. Sejak 2016, ia menjadi anggota KPU RI. Hasyim juga aktif menulis dan mencetak sejumlah buku.

LHKPN

Hasyim Asy'ari terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2020 lalu saat menjabat sebagai anggota KPU. Ia tercatat tidak memiliki hutang.

Dalam laporannya, Hasyim memiliki total harta kekayaan Rp 7.677.000.000. Dari jumlah tersebut, hampir keseluruhannya berasal dari sebelas bidang tanah dan bangunan yang dimilikinya senilai Rp 5.600.000.000.

Kemudian, Hasyim juga mempunyai empat buah kendaraan berupa 2 mobil dan 2 motor dengan total nilai Rp 307.000.000. Selain itu ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 780.000.000 serta kas dan setara kas berjumlah Rp 990.000.000.

3. Mochammad Afifuddin

Mochammad Afifuddin lahir pada 1 Februari 1980 di Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak mahasiswa aktif di lembaga intrakampus dan ekstrakampus sampai terpilih sebagai Presiden BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2002.

Semasa kuliah, aktif di organisasi intrakampus dan ekstrakampus. Pernah menjadi Presiden Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2000-2001 dan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Setamat dari UIN, ia mengabdi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM UIN) membidangi isu Islam dan Demokrasi sambil melanjutkan studi ke program Magister Manajemen Komunikasi Politik di UI (2005-2007).

Bergulat di aktivitas kepemiluan, mulai jadi relawan pemantauan di TPS pada Pemilu 1999 sampai menjadi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Sejak mahasiswa, ia aktif menulis artikel dan resensi di beberapa media nasional, seperti Kompas, Republika, Gatra, Suara Pembaruan, Koran Jakarta, dan media lainnya.

Sempat menjadi pengajar tidak tetap di Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat itu, selain aktif di JPPR, ia mengajar mata kuliah komunikasi politik di Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta.

Sejak 2017, terpilih sebagai anggota Bawaslu RI dan membidangi Divisi Pengawasan dan Sosialisasi.

LHKPN

Muhammad Afifuddin terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2020 ketika ia masih menjadi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Dalam laporannya, Afifuddin memiliki total harta kekayaan Rp 3.930.820.626. Dari jumlah tersebut, hampir keseluruhannya berasal dari tiga bidang tanah dan bangunan yang dimilikinya senilai Rp 3.550.000.000.

Kemudian, Afifuddin juga mempunyai dua buah kendaraan berupa 1 mobil dan 1 motor dengan total nilai Rp 309.000.000. Selain itu ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 25.000.000 serta kas dan setara kas berjumlah Rp 665.898.226.

Namun saat ini dirinya tercatat memiliki hutang sebesar Rp 619.077.600.

4. Parsadaan Harahap

Parsadaan Harahap merupakan jebolan S2 Ilmu Administrasi Universitas Bengkulu. Selain itu, ia pernah menjadi Sekjen PB HMI periode 1999-2002.

Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Pengurus Pusat KNPI periode 2008-2011. Ia kemudian banyak berkecimpung di KPU dan Bawaslu Bengkulu. Hingga akhirnya menjabat selama dua periode sebagai Ketua Bawaslu Bengkulu.

LHKPN

Parsadaan Harahap terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2020 ketika ia masih menjadi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bengkulu.

Dalam laporannya, Parsadaan memiliki total harta kekayaan Rp 945.434.378. Dari jumlah tersebut, hampir keseluruhannya berasal dari sebidang tanah dan bangunan yang dimilikinya senilai Rp 550.000.000.

Kemudian, Parsadaan juga mempunyai dua buah kendaraan berupa 2 mobil dan dengan total nilai Rp 292.500.000. Selain itu ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 160.500.000 serta kas dan setara kas berjumlah Rp 195.180.857.

Namun saat ini dirinya tercatat memiliki hutang sebesar Rp 252.746.479.

5. Yulianto Sudrajat

Yulianto Sudrajat merupakan lulusan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Ia pernah belajar Ilmu Politik di program magister kampus itu.

Ia kemudian aktif di berbagai kegiatan pemilu. Ia pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Sukoharjo selama dua periode. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Jateng periode 2018-2023.

LHKPN

Yulianto Sudrajat terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2020 ketika ia masih menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah.

Dalam laporannya, Yulianto memiliki total harta kekayaan Rp 1.262.892.074. Dari jumlah tersebut, hampir keseluruhannya berasal dari tiga bidang tanah dan bangunan yang dimilikinya senilai Rp 1.235.200.000.

Kemudian, Yulianto juga mempunyai dua buah kendaraan berupa dan 2 motor dengan total nilai Rp 16.500.000. Selain itu ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 4.000.000 serta kas dan setara kas berjumlah Rp 67.192.074.

Namun saat ini dirinya tercatat memiliki hutang sebesar Rp 60.000.000.

6. Idham Holik

Idham Holik merupakan lulusan Universitas Islam 45 Bekasi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Indonesia.

Selain itu, ia pernah tercatat sebagai dosen tidak tetap di Universitas Paramadina. Ia pun aktif di berbagai kegiatan KPU.

Ia pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Bekasi dua periode. Ia pun pernah menjabat sebagai komisioner KPU Jawa Barat.

LHKPN

Idham Holik terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2020 ketika ia masih menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat.

Dalam laporannya, Idham memiliki total harta kekayaan Rp 2.586.960.345. Dari jumlah tersebut, hampir keseluruhannya berasal dari dua bidang tanah dan bangunan yang dimilikinya senilai Rp 2.306.500.000.

Kemudian, Idham juga mempunyai dua buah kendaraan berupa dan 2 motor dengan total nilai Rp 22.500.000. Selain itu ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 20.950.000 serta kas dan setara kas berjumlah Rp 237.010.345.

Dirinya tercatat tidak memiliki hutang.

7. August Melasz

August Melasz dikenal sebagai aktivis demokrasi dan pemilu. Ia kerap mengisi berbagai acara yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi.

Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD).

LHKPN

Untuk saat ini rincian harta kekayaan August Mellaz belum diketahui. Sebab dirinya satu-satunya anggota KPU terpilih yang berasal dari luar lingkungan KPU ataupun Bawaslu.

August Melasz dikenal sebagai aktivis demokrasi dan pemilu. Ia kerap mengisi berbagai acara yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi. Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD).