Soroti Polisi Berpakaian Preman Di Desa Wadas, PP Muhammadiyah: Itu Tidak Boleh Sama Sekali
SinPo.id - Pengerahan polisi berpakaian preman untuk menangani kondisi keamanan di Desa Wadas, Purworejo menjadi sorotan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan jika kepolisian menggunakan pendekatan resmi, maka seharusnya yang dikerahkan juga mengenakan seragam resmi.
“Tidak perlu mereka menggunakan seragam pakaian masyarakat biasa atau yang kita sebut polisi dengan pakaian preman. Maka untuk itu, tidak boleh sama sekali,” ujar Trisno dalam keterangannya, Jumat (11/2).
Trisno menjelaskan pengerahan polisi ditujukan hanya untuk mengamankan pengukuran tanah terhadap warga yang menyetujui.
Sehingga, Dia menyesalkan, polisi malah turut mengamankan kediaman sejumlah warga di Desa Wadas. Bahkan, dia menerima informasi mengenai dimatikannya saluran listrik di Desa Wadas.
Trisno mengimbau pihak Kepolisian hendaknya tidak mengerahkan personelnya dalam jumlah banyak. Dia meminta Kepolisian untuk menyerahkan tugas pengamanan kepada satuan yang memang bertugas di Desa Wadas.
Selain itu, dia mengungkapkan pihaknya telah menemui sejumlah warga yang sebelumnya diamankan pihak Kepolisian. Hal itu bertujuan untuk memperoleh informasi dari warga mengenai berapa lama mereka diamankan oleh Kepolisian.
“Menurut hemat saya, sepertinya memang pihak penegak hukum di dalam melakukan upaya-upaya untuk mengamankan satu wilayah ini menggunakan cara-cara lama yang tidak jelas prosedurnya,” tegasnya.
