Mulyanto Desak Pemerintah Hentikan Gaya Security Approach Ke Warga Desa Wadas
SinPo.id - Anggota Komisi VII Mulyanto meminta Kementerian ESDM tidak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) di Desa Wadas selama amdalnya tidak disusun dengan baik sehingga menimbulkan penolakan dari warga.
"Pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak bila amdal penambangan dan rencana pembangunan Bendungan Bener tidak baik," ujar Mulyanto dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (10/2).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan pemerintah harus melaksanakan pembangunan dengan pendekatan prosperity approach bukan dengan security approach.
"Karena pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya," katanya.
Mulyanto menjelaskan titik masalah terutama terkait dengan penambangan batu andesit, yang sebagian akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener.
Penambangan ini disinyalir tidak menyajikan amdal yang akurat dan tidak melaporkan adanya penolakan dari warga.
"Yang terjadi kemudian justru adalah tindakan aparat penegak hukum yang represif dan intimidatif," jelasnya.
PKS mendesak pemerintah untuk segera menghentikan teror kekerasan terhadap warga. Pemerintah diminta segera membangun dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat dan upaya pembangunan nasional.
"Pembangunan harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan pembangunan yang ugal-ugalan dan sradak-sruduk dengan pemaksaan kehendak terhadap rakyat," tegas dia.
Ia mengungkapkan masyarakat adalah subjek pembangunan bukan sekedar objek penderita dari proses pembangunan. Sehingga pemerintah harus kedepankan pendekatan yang manusiawi.
"Pemerintah harus menjalin dialog dengan masyarakat bukan dengan tindakan keamanan yang menghadapkan moncong senjata kepada mereka," tandasnya.
