Gerindra Kritik Habis-Habisan RAPBN 2018 di Depan Menkeu
Jakarta, sinpo.id - Pemerintah mendengarkan tanggapan dari berbagai Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dalam sidang Paripurna pada hari Kamis (24/8/2017). Sidang tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil dari pemerintah didampingi oleh jajaran Kementerian keuangan dari eselon satu.
Saat menyampaikan pendapat dan pandangan Fraksi, Gerindra mengkritik habis-habisan kebijakan pemerintah dalam menyusun RAPBN 2018 yang dinilai terlalu muluk-muluk sampai tidak realistis. Hal ini disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra.
Pertama-tama, Fraksi Partai Gerindra menilai penerimaan perpajakan yang ditargetkan dalam RAPBN 2018 sebesar Rp1.609,4 triliun akan sulit tercapai karena kurang realistis dalam kondisi saat ini.
"RAPBN terkesan tidak kokoh, karena target penerimaan tidak realistis," papar Juru Bicara Partai Gerindra Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo saat membacakan pandangan fraksi mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2018 di Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Rahayu mengatakan postur RAPBN 2018 yang dirancang pemerintah masih belum memadai untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat sesuai tujuan pembangunan nasional.
"APBN perlu disusun secara realistis, sehingga mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan dan berkelanjutan baik jangka pendek maupun menengah," jelasnya.
Menurutnya, hal tersebut terlihat dari target penerimaan perpajakan masih dirasakan terlalu tinggi, padahal proyeksi pendapatan selalu mengalami revisi setiap tahunnya, karena berbagai penyebab.
"Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, target pendapatan juga terus direvisi berulang kali namun tidak jelas pencapaiannya," kata Rahayu.
Dengan kondisi ini, Gerindra memperkirakan penerimaan perpajakan bisa mengalami shortfall sebesar Rp100 triliun dan tax ratio tidak bisa mendekati proyeksi 11,5% terhadap PDB pada 2018.
Untuk kritik yang kedua, terkait kebijakan lainnya dalam RAPBN 2018, Rahayu mengharapkan adanya pagu transfer ke daerah yang lebih progresif bagi daerah yang minim investasi dan rendah kualitas infrastruktur terutama daerah tertinggal dan terdepan.
"Gerindra memberikan apresiasi atas perbaikan manajemen dana desa terutama dalam penyaluran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan," imbuhnya.
Setelah itu sorotan Ketiga, Rahayu meminta adanya kebijakan pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya dan menyentuh kebutuhan ekonomi produktif, seperti pertanian, nelayan, jalan kabupaten, listrik serta air bersih dalam belanja pemerintah.
"Untuk itu, Gerindra mengharapkan dana desa bisa memberikan dampak signifikan kepada ekonomi masyarakat desa terutama untuk pembangunan infrastruktur desa," tutupnya.
