Harga Sembako Makin Tak Terkendali, PKS: Kado Pahit Buat IRT Di Tahun Baru
SinPo.id - Memasuki awal tahun baru 2022, harga bahan pokok di berbagai daerah masih betah di atas jika dibandingkan dengan harga normalnya. Bahkan hingga saat ini harga kebutuhan tersebut masih cenderung mengalami peningkatan.
Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Kurniasih Mufidayati menyebut kaum ibu rumah tangga mendapat kado pahit tahun baru 2022 dengan melambungnya harga-harga pokok. Kenaikan itu meliputi minyak goreng, cabai hingga telur meroket di pasaran.
"Ini hadiah pahit tahun baru bagi ibu rumah tangga di seluruh Indonesia,” ungkap Mufidayati, dalam keterangannya kemarin.
Menurut dia, ibu rumah tangga adalah pihak yang langsung terdampak dari meroketnya harga-harga ini. Belum hilang dari ingatan betapa tekanan terhadap ibu rumah tangga teramat tinggi selama pademi
Sebelumnya pemerintah juga menaikkan harga gas LPG nonsubsidi, rencana kenaikan tarif listrik nonsubsidi dan rencana penghapusan premium dan pertalite adalah kabar buruk bagi ibu rumah tangga yang selama Pandemi terus terhimpit berbagai masalah ekonomi.
Segala tekanan berat itu kini harus ditambah lagi dengan melambungnya harga-harga pokok.
“Pemerintah harus segera intervensi untuk menurunkan harga bahan pokok dan membatalkan rencana kenaikan berbagai kebutuhan energi termasuk LPG, listrik dan penghapusan premium dan pertalite," terang Anggota Komisi IX DPR RI ini.
Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS Diah Nurwitasari menambahkan jika pemerintah tetap ngotot menaikkan harga kebutuhan energi dasar yang dikonsumsi mayoritas warga dan menghilangkan premium dan pertalite, maka pemerintah sedang melakukan kebijakan nirempati.
Diah meminta tahun 2022 dihembuskan semangat positif dan optimistis bukan dengan beban berat dan rencana yang justru menambah penderitaan masyarakat.
"Beban berat yang harus ditanggung keluarga Indonesia bisa berdampak besar terhadap hal yang lain. Bertambahnya pengeluaran keluarga untuk belanja kebutuhan pokok pasti akan memotong pos pengeluaran untuk hal lain seperti kesehatan dan pendidikan," ujar Diah.
