Bakal Dihapus, Daya Beli Masyarakat Terhadap Premium Mulai Turun

SinPo.id - Pemerintah mengisyaratkan akan menghapus premium tahun depan dan mendorong masyarakat untuk melakukan transisi penggunaan BBM dari premium ke pertalite. Pemerintah juga tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik. 

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, rencana penghapusan BBM jenis premium merupakan langkah yang tepat. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam Perjanjian Paris. 

"Kita mempunyai target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Jumat (24/12). 

Saat ini konsumsi premium hanya 7,8 persen jika dibandingkan dengan konsumsi total secara nasional dan 11,7 persen jika dibandingkan dengan konsumsi gasoline seperti pertalite, pertamax, dan pertamax turbo. Pengguna premium saat ini juga hanya ada di tujuh negara, yaitu Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, Uzbekistan, dan Indonesia. 

Menurut Mamit, kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik juga meningkat. Masyarakat mulai paham bahwa menggunakan BBM dengan RON yang lebih tinggi memberikan dampak yang positif sehingga pembakaran mesin menjadi lebih sempurna. Secara otomatis jarak tempuh menjadi lebih jauh dan biaya perawatan juga menjadi lebih murah. 

"Dengan adanya peralihan menggunakan pertalite, ini menjadi salah satu upaya transisi ke arah yang lebih tinggi lagi. Walaupun memang secara peraturan, RON pertalite masih 90, masih dibawah standar minimal peraturan KLHK yakni RON 91," ungkapnya. 

Mamit menuturkan, Pertamina juga sudah cukup banyak melakukan sosialisasi dengan program langit biru dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari penggunaan BBM dengan RON tinggi. Selain itu, program Pertashop yang sedang berjalan dengan OVOO (One Village One Outlet) yang hanya menjual BBM dengan RON 92 dinilai sudah tepat. 

"Proses penghapusan premium ini juga dipastikan akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Namun semua kembali lagi pada pemerintah dan Pertamina untuk bisa meredam gejolak yang ada," tandasnya