Biaya Karantina Mandiri Mahal, Dasco: Harus Ada Subsidi Silang Dari Pemerintah
SinPo.id - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait mahalnya biaya karantina mandiri di hotel bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).
Dasco meminta Pemerintah melakukan kajian terhadap komponen-komponen biaya agar tidak memberatkan masyarakat. Apalagi, menurutnya saat ini ekonomi nasional Indonesia belum pulih sama sekali.
"Ekonomi Nasional ini kita belum pulih sama sekali, kasian rakyat kalo dibebankan dengan biaya yang terlalu banyak," ujar Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/12).
Dasco tidak ingin biaya karantina yang mahal itu justru salah alamat diterapkan kepada masyarakat kalangan bawah. Di mana mereka merupakan para pekerja yang baru pulang ke tanah air.
"Saya pikir pemerintah harus mengkaji dan membuat terobosan-terobosan mengenai masalah komponen biaya karena kan tidak semua orang di Indonesia ini kaya. Ada yang kemudian mereka pulang dari luar negeri itu kan karena bekerja bukan jalan-jalan," katanya.
Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR itu mengusulkan kepada Pemerintah untuk menerapkan subsidi silang dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu terkait dengan fasilitas karantina.
"Kebanyakan yang pulang dari luar negeri itu adalah yang kerja bukan yang jalan-jalan. Kalau yang jalan-jalan mungkin bisa dikasih biaya yang berbeda, lebih tinggi, supaya ada subsidi silang. Itu salah satu usul saya," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengecam kalangan orang kaya atau berduit yang meminta fasilitas karantina gratis dari pemerintah usai bepergian dari luar negeri.
Luhut bilang seharusnya mereka karantina di hotel dengan menggunakan dana pribadi sesuai aturan yang berlaku.
"Banyak yang belanja keluar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel, padahal dia bisa, dia minta supaya dia dikarantina Wisma Atlet karena gratis. Ini akan kami ambil tindakan orang-orang yang melakukan semacam ini," kata Luhut dalam konferensi pers, Senin (20/12).
