Menanti Reshuffle Rabu Pahing! NasDem: Presiden Tak Perlu Tanya Bos Parpol
SinPo.id - Informasi akan adanya reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tak kunjung reda. Meski belum jelas kapan waktunya, tetapi perombakan kabinet ini dinilai pasti terjadi.
Kabar terbaru soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju santer disebut pada Rabu Pahing, 22 Desember. Karena memiliki hak prerogatif, Jokowi disarankan tidak perlu bertanya kepada Partai Politik dalam urusan reshuffle kabinet.
"Presiden tidak punya kewajiban untuk berkonsultasi kepada ketua-ketua partai ketika dia ingin melakukan reshuffle," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali kepada wartawan, baru-baru ini.
Menurutnya, Nasdem tidak akan mencampuri urusan reshuffle kabinet. Alasannya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Bagi NasDem, mandat menata, mengorganisir, dan mengevaluasi menteri merupakan milik Presiden.
“Kita tidak masuk pada ranah itu," ucapnya.
Disinggung kemungkinan menteri dari Nasdem yang direshuffle, Ali yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR memasrahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.
"Adalah kewenangan Pak Presiden yang melakukan evaluasi terhadap para pembantunya,” tegasnya.
Kabar beredar soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan diumumkan Rabu Pahing, 22 Desember. Kabar mengenai reshuffle kabinet berembus sejak 2 bulan lalu, setelah PAN bergabung ke koalisi pemerintahan. Kursi Wakil Menteri ESDM yang sudah disiapkan Jokowi lewat Perpres baru juga disebut-sebut terkait reshuffle.
Sementara itu, Pengamat politik Ujang Komarudin menganalisa sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hingga saat ini belum melakukan reshuffle.
Ia menilai orang nomor satu di Indonesia itu belum siap merombak kabinetnya. Padahal, di sisi lain banyak pembantu-pembantunya yaitu para menteri yang memiliki kinerja kurang memuaskan dan layak untuk masuk dalam daftar reshuffle.
"Kalau saya amati Presiden Jokowi belum siap, penyebabnya kita tidak tau," kata Ujang.
Dosen Universitas Al-Azhar itu memaparkan ada kemungkinan bahwa Presiden Jokowi menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya.
"Bisa jadi menunggu waktu tepat sampai setelah tahun baru, ini juga mungkin saja. Kemungkinan tarik ulur juga sengaja dilakukan Jokowi, memicu agar menterinya bekerja lebih keras lagi," ucapnya.
