Preshold 0 Persen! Pengamat: Emang Jokowi Mau Keluarkan Perppu?

SinPo.id - Sangat baik untuk demokratisasi di Tanah Air, jika ambang batas presiden (presidential threshold) menjadi nol persen .

Penuruna ambang batas, akan berimpilikasi dengan bermunculan calon presiden alternatif di Pemilu 2024 nanti.

Suara penurunan PT ini bahkan disampaikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan KPK ingin ambang batas 0 persen tidak terbatas hanya untuk presiden, melainkan parlemen.

Sayangnya, bila melihat peta kekuatan yang ada, baik legislatif maupun eksekutif, keinginan threshold 0 persen sulit terwujud.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, mengubah ambang batas presiden maupun parlemen sulit karena UU Pemilu harus direvisi.

Ada satu alternatif yakni Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Pertanyaanya, emang Jokowi mau. Tak mungkinlah Jokowi keluarkan Perppu. PDIP sebagai pengusung koalisi utama Jokowi tak mungkin mau dukung Perppu," ujar Ujang Komarudin di Jakarta, Kamis (16/12).

Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini mengatakan, idealnya ambang batas presiden itu nol persen. Sebab, ini akan memungkinkan muncul tokoh dan figur sebagai capres alternatif di Pilpres 2024 nanti.

"Bagusnya nol persen, agar banyak capres alternatif. Dan itu memberi banyak pilihan bagi rakyat," demikian Ujang Komarudin.