Ditentang Hamas, Warga Palestina Tetap Adakan Pilkada Di Tepi Barat
SinPo.id - Warga Palestina, pada Sabtu (11/12), mengelar pemilihan umum (pemilu) daerah di Tepi Barat meskipun adanya pertentangan dari Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), yang telah menguasai Jalur Gaza sejak 2007.
Pemungutan suara lokal tersebut dilakukan setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas membatalkan pemilu parlemen dan presiden di sejumlah wilayah Palestina pada awal tahun ini.
Ketua Komisi Pusat Pemilihan Umum Palestina (PCEC) Hana Nasser, dalam sebuah taklimat media, mengatakan bahwa lebih dari 405.000 warga Palestina memiliki hak untuk memberikan suara terhadap perwakilan di 154 dewan desa di Tepi Barat.
Tempat pemungutan suara (TPS) dibuka untuk para pemilih di 154 desa di Tepi Barat pada Sabtu pagi dan ditutup pada pukul 19.00 malam waktu setempat. Namun, pemilihan wali kota di kota-kota besar Tepi Barat telah ditunda.
Nasser menyerukan kepada warga Palestina, yang memiliki hak untuk memilih, agar berpartisipasi dalam pemilu daerah, menyampaikan bahwa semua pengaturan yang diperlukan telah dibuat untuk memfasilitasi kedatangan para pemilih ke TPS.
"Sekitar 1.600 pemantau lokal dan internasional menyaksikan pemungutan suara tersebut dan akan melakukan penghitungan tepat setelah surat suara ditutup pada malam hari," sebut Nasser kepada para wartawan.
"Hasil penghitungan suara akan segera diumumkan," tambahnya seperti dikutip dari Xinhua News.
Pada September lalu, Perdana Menteri Mohammed Ishtaye menyampaikan bahwa pemerintah Palestina telah memutuskan untuk membagi pemilu daerah menjadi dua fase, dengan gelombang pertama pada 11 Desember dan gelombang kedua pada Maret 2022.
Fase pertama dari pemungutan suara daerah digelar hanya di Tepi Barat saja, tidak termasuk Gaza yang dikuasai Hamas. Pemilu tersebut juga tidak akan digelar di Yerusalem Timur karena penolakan dari Israel.
Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina yang kurang berpengaruh mengatakan dalam dua pernyataan terpisah bahwa mereka menolak pengecualian Jalur Gaza dari pemilu daerah Palestina.
Kedua kelompok Islam tersebut menyerukan kepada Presiden Abbas untuk mematuhi pemahaman sebelumnya agar menggelar pemilu di semua wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.
