PPKM Level 3 Batal Diterapkan Jelang Nataru, PKS: Bukti Pemerintah Labil
SinPo.id - Pemerintah dianggap labil menyusul kebijakan pembatalan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 untuk menanggulangi penyebaran covid-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR Alifudin dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/12).
"Padahal pemerintah sudah mengumumkan kebijakan PPKM level 3 jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga masyarakat dan sejumlah instansi seperti perkantoran dan sekolah sudah bersiap juga dengan kebijakan tersebut agar sejalan dengan PPKM Level 3 Nataru" ujar Alifudin.
Politisi PKS itu khawatir kebijakan yang berubah-ubah akan membuat masyarakat menjadi bimbang. Walaupun peraturan diserahkan ke wilayah masing-masing, Alifudin tetap menghimbau agar aktifitas diluar rumah yang menimbulkan kerumunan supaya dihindari.
"Kami khawatir masyarakat bingung dan lebih memilih tidak aware terhadap kebijakan pembatasan, dan nantinya akan terjadinya kerumunan yang berskala besar, jangan sampai kita kecolongan di tahun 2022 karena kasus akan melonjak" katanya.
Menurutnya, belum ada data pasti soal heard imunity atau kekebalan kelompok, karena cakupan vaksinasi juga masih belum sepenuhnya merata, dan belum ada pernyataan pemerintah bahwa Indonesia sudah masuk fase kekebalan kelompok.
Oleh karena itu, seharusnya pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data dan melibatkan pakar kesehatan serta epidemiolog sehingga kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau masyarakat abai atas kebijakan ini, maka yang repot semua, dalam mengambil kebijakan apakah sudah melibatkan ahli? Apalagi perubahan ini membuat banyak masyarakat bingung dan menjadi berprasangka atas pilih kasihnya pemerintah terhadap kebijakan ini" tambahnya.
Dia menjelaskan, vaksinasi sebenarnya lebih diutamakan, pasalnya vaksinasi dosis ke 2 di seluruh indonesia belum mencapai 70%. Jika sudah tercapai target, baru kita bicara soal pelonggaran.
"Kita masih lebih banyak di Jawa-Bali saja yang capaian vaksinasinya tinggi, di luar Jawa-Bali masih kurang, maka vaksinasi harus digalakan" tambah alif.
Sebelumnya, rencana Pemerintah untuk menerapkan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada saat perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 mendatang batal terealisasi. PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yg berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan syarat perjalanan.
"Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan persnya, Selasa (7/12).
