Komisi VIII: Perjelas Kelola Manajemen Keuangan Sampai ke Level Terbawah

Laporan:
Senin, 14 Agustus 2017 | 15:34 WIB
Saleh Partaonan Daulay - Foto: Ilustrasi
Saleh Partaonan Daulay - Foto: Ilustrasi

Jakarta, sinpo.id - Besarnya uang dalam APBN dinilai tidak selaras dengan manajemen keuangannya sampai ke level grass roots. Komisi VIII yang diwakili oleh Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa uang yang dikeluarkan sudah banyak, namun daya beli masyarakat masih lemah.

“Uang anggaran hari ini sudah banyak sekali yang habis, tapi tingkat pendapatan masyarakat terkait dengan daya beli masih rendah dan menurun,” tuturnya

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga mengatakan, Rp 700 triliun sudah diberikan untuk APBD agar dibagikan secara merata berdasarkan jumlah penduduk dan letak geografis daerahnya. 

"Inilah yang kadang suka tidak masuk akal, malah orang yang di desa-desa tidak punya duit. Padahal kita kepala desa, dialokasikan duit Rp 800 juta per tahunnya, dan bahkan dari DPR juga menambahkan Rp60 Triliun dari kita untuk desa. Tapi sejauh ini, perkembangan pembangunan dan kesejahteraan belom ada. Lain halnya dimana masyarakat diberikan virtual account dengan bantuan langsung tanpa perantara, yang mana mungkin mereka ini tidak memegang uang dan mestinya bisa menaikan daya beli masyarakat," tegasnya. 

“Tapi kok timbul kesimpulan bahwa daya beli masyarakat kita rendah, ini kalo kata Menkeu ada manajemen keuangan yang tak beres. Loh jangan dilempar kemana-mana dong, manajemen keuangan yang megang kan, Menkeu. Jangan lempar ke kepala-kepala daerah, kepala daerah bisa ditertibkan tidak?,” lanjutnya.

“Mestinya kalo ada pembangunan dan lain-lain, seperti infrastruktur dan sebagainya bisa memberikan lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Tapi ini malah gak ada lapangan kerja dan ini gak menarik, dimana letak adanya pembangunan bagi masyarakat nya," cetusnya.

Ini malah mendatangkan pekerja dari luar daerah untuk mengerjakannya dan memberikan pengusaha yang juga dari luar, inilah yang membuat kesenjangan kesejahteraan. Dimana adanya perbaikan kesejahteraan?,

“Ini yang buat daya beli berkurang, jangan coba-coba dibantah. Kalau mau bantah, bapak ikut saya ke dapil saaya, bapak akan mennangis melihatnya . Ada dana 1000 Triliun yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa membuka lapangan kerja, dan akhirnya bisa meningkatkan daya beli itu saja yang saya tekankan tolong," Tutupnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI