Mayoritas Fraksi Di DPR Ingin Revisi UU Ciptaker Fokus Pada Putusan MK

SinPo.id - Mayoritas fraksi di DPR menginginkan agar perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cukup hanya dikakukan sesuai dengan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, mengatakan DPR ingin menjalankan putusan MK secara profesional.

Menurutnya, MK adalah lembaga yang objektif melakukan evaluasi terhadap perundang-undangan yang dihadirkan.

"Jadi, apa yang diminta diperbaiki tentu itu yang akan kita lakukan perubahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu kita harus profesional menyikapinya," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/12).

Politisi PAN itu menjelaskan, meskipun dalam keputusan MK disebutkan DPR dan Pemerintah diberi waktu dua tahun. Akan tetapi, DPR akan segera membahasnya bersama Pemerintah, karena sebagai lembaga negara yang salah satu tugasnya membuat undang-undang ingin mengedepankan sikap profesionalitas dan akan fokus memperbaiki sesuai dengan yang dimintkan oleh MK.

Kita akan fokus dengan amar putusan MK. Apa yang diminta itu yang diberi. Kalau di luar itu ranahnya tentu sudah tidak pada konteksnya. Karena itu merupakan evaluasi terhadap hasil kerja yang kita lakukan.

"Apa yang salah itu yang akan kita perbaiki. Yang nggak disampaikan (tidak salah),  apa perlu diperbaiki? Itu logika berpikirnya," katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi. Ia menegaskan perbaikan terhadap UU Ciptaker cukup hanya yang diminta MK. "Sesuai perintah MK," tuturnya.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, M Ahmad Ali, mengatakan MK dalam putusannya juga telah memberikan petunjuk yang jelas terkait apa saja yang harus diperbaiki. Sehingga petunjuk itulah yang kemudian harus diikuti oleh DPR dan Pemerintah dalam memperbaiki UU Ciptaker.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan perbaikan terhadap UU Ciptaker bolanya kini ada di pemerintah. Ketika MK memutuskan UU Ciptaker perlu diperbaiki, maka DPR mengambil posisi yang sama dengan pemerintah.