Dua Wakil Ketua DPR Setuju Pembangunan Apartemen di Komplek DPR
Jakarta, sinpo.id - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, mendukung adanya pembangunan apartemen khusus bagi para anggota DPR di dalam Komplek Parlemen, Jakarta. Ia menilai, apartemen itu akan memperdekat jarak tempuh anggota DPR dan menghemat anggaran.
Menurutnya, anggota DPR di masa yang akan datang harus tinggal di dekat (Gedung) DPR. Sebenarnya, pembangunan apartemen DPR merupakan ide yang sudah ada sejak lama. Lanjutnya, DPR pernah berencana membangun apartemen di kawasan Taman Ria, Senayan.
Fahri mengklaim, pembangunan apartemen khusus anggota DPR merupakan bagian dari proyek penataan dan perluasan komplek parlemen. DPR seharusnya memliki kawasan khusus yang saling terintegrasi, mulai dari tempat tinggal anggota DPR dengan gedung parlemen, seperti kawasan Capitol Hill, Washington D.C, Amerika Serikat.
“Sebetulnya, di dunia itu legislatif kota mandiri. Kami pergi ke Capitol Hill di bawahnya itu kota. Di situ ada penginapannya dan sebagainya,” ujarnya.
Terkait dengan rencana itu pula, Fahri beranggapan tidak masalah jika rumah angggota DPR di Kalibata, Jakarta, diserahkan ke Setneg untuk dikelola. Pasalnya, anggota DPR tidak perlu lagi memiliki rumah jika apartemen sudah disediakan.
“(Komplek DPR Kalibata) dikembalikan ke Setneg. Tentu silakan kalau mau dijual, itu urusan Setneg,” ujar Fahri.
Sejalan dengan Fahri, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mendukung wacana pembangunan apartemen di Komplek DPR. Selain lebih dekat, mahalnya perawatan rumah dinas DPR di Kalibata juga menjadi alasannya untuk mendukung proyek tersebut.
Fadli berkata, pembangunan apartemen ini bisa menggunakan lahan milik negara yang sebanarnya ada di kawasan sekitar gedung DPR. Alih fungsi lahan menjadi apartemen DPR, lebih baik daripada dijadikan mall atau perkantoran.
“Saya sih bagus kalau itu terealisasi. Misalnya ke Gedung DPR jalan kaki,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta.
Lebih dari itu, meski mendukung, Fadli menegaskan wacana tersebut perlu dikaji kembali secara matang. Pasalnya, ia menyebut pembangunan apartemen DPR memerlukan anggaran yang cukup besar. Sebelumnya, wacana pembangunan apartemen DPR yang pernah bergulir pada 2015 lalu kembali mencuat menyusul adanya informasi kenaikan anggaran DPR untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7,2 triliun.
Kenaikan anggaran itu diduga akan digunakan untuk membangun apartemen dan gedung DPR yang baru. Untuk diketahui, rumah dinas merupakan hak yang diterima setiap anggota DPR, MPR, dan DPD terpilih. Rumah dinas anggota parlemen tersebar di kawasan Kalibata, Meruya, dan Ulujami. Selain rumah, sejumlah anggota DPR juga mendapat fasilitas berupa mobil dinas dan sejumlah tunjangan khusus.
