Anggaran P2TP2A Dinilai Kurang oleh DPR
Jakarta, sinpo.id - Anggota komisi VIII DPR RI H.Deding Ishak, menilai kerja P2TP2A sudah baik hanya saja alokasi anggaran untuk lembaga tersebut masih minim. oleh karenanya perlu dukungan dari semua pihak terumatama Kementerian Agama, Kementerian Sosial hingga Kementerian Pendidikan, sehingga ada sinergitas yang optimal antara satu dengan yang lainnya.
Ia mengaku memiliki tanggung jawab yang besar atas perempuan dan anak. Oleh sebab itu, ia akan mengusulkan alokasi anggaran untuk menangani perempuan dan anak bisa bertambah besar lagi.
“Saat ini berapa anggaran untuk P2TP2A masih terbilang minim makanya perlu ada sinergitas antar lembaga pemerintah,” kata Deding.
Ia menyayangkan jika persoalan perempuan dan anak di cianjur semakin bertambah. Saat ini maraknya wisatawan asing asal timur tengah berdampak pula pada populasi pekerja seks komersial, makanya hal itu perlu di evaluasi persoalan tersebut seperti fenomena gunung es.
“Begitupun dibutuhkan ketegasan dari kepala daerah dan penegak hukum serta legislasi daerah sebagai pembuat instrumen hukum ditingkat daerah, dalam hal ini perda,” ucapnya.
Pemerintah pun tidak boleh bertele-tele dalam menangani persoalan ini, supaya kasus – kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak tidak terulang lagi. Ia pun berjanji akan membuat yayasan KDI lembaga khusus untuk menangani persoalan perempuan dan anak.
“Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi UU perempuan dan anak, kami akan membuat yayasan KDI. Bekerja sama dengan Ikatan Guru Raudatul Atfal, Komunitas Anak dan P2TP2A sebagai bentuk kepedulian kami terhadap perempuan dan anak,” tutupnya.
