Panglima Militer Sudan Pecat Enam Dubes Negara, Termasuk Untuk AS-China
SinPo.id - Pemimpin kudeta dan panglima militer Sudan Abdel Fattah al Burhan memecat enam duta besar (Dubes) negara tersebut karena menentang kudeta. Sebelumnya, keenam dubes tersebut bergabung dengan para pedemo dari berbagai unsur.
Para dubes yang diberhentikan tersebut yakni untuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Cina, Qatar, Prancis dan kepala misi Sudan ke Jenewa, menurut pengumuman dari Televisi Negara Sudan pada Rabu, (27/10).
Sejauh ini, Sudan masih dilanda krisis. Di mana warga terus melakukan aksi protes di jalan-jalan Khartoum untuk menyatakan penolakan terhadap pembubaran pemerintah transisi dan pembentukan kembali Dewan Militer Transisi.
Dalam unjuk rasa ini, sebanyak tujuh orang tewas dan ratusan terluka akibat tembakan peluru Pasukan Dukungan Cepat (RSF).
Abdalla Hamdok Dipulangkan
Kuatnya tekanan dunia internasional terhadap kudeta ini membuat Abdel Fattah al Burhan bergeming. Ia pun memulangkan PM terguling Abdalla Hamdok ke kediamannya.
Hamdok "di bawah pengawasan ketat" sementara para menteri dan pemimpin sipil lainnya tetap ditahan, bunyi pernyataan kantor Hamdok, Selasa malam.
"Perdana menteri...telah ditemani kembali ke rumahnya sendiri di distrik Kafouri dan langkah-langkah keamanan telah dilakukan di sekeliling rumahnya," kata seorang sumber.
Kemarahan internasional
Pemimpin kudeta dan panglima militer Abdel Fattah al Burhan sebelumnya pada Selasa menyampaikan kondisi Hamdok. Pemimpin negara itu ‘ditahan’ di rumahnya Abdel. Dan kondisinya juga baik-baik saja.
Perkembangan ini muncul ketika seruan internasional untuk pembebasannya berlanjut sehari setelah kudeta yang dipimpin oleh jenderal militer tertinggi negara itu.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menuntut Hamdok "segera dibebaskan" setelah Dewan Keamanan mengadakan pertemuan darurat di Sudan.
Tuntutan Guterres menambah seruan kecaman oleh AS dan kekuatan Eropa terhadap perebutan kekuasaan militer Sudan.
Uni Eropa juga mengancam akan menangguhkan dukungan keuangan untuk Sudan jika militer tidak segera membebaskan para pemimpin sipil dan membiarkan pemerintah transisi tetap berkuasa.
"Upaya untuk melemahkan transisi Sudan menuju demokrasi tidak dapat diterima. Jika situasinya tidak segera dibalik, akan ada konsekuensi serius bagi komitmen UE, termasuk dukungan keuangannya," kata kepala diplomatik UE Josep Borrell dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.
