Ahok Cuti, Wakil Rakyat Jakarta Cabut Aksi Boikot
JAKARTA, sinpo - Seolah tak bisa menahan rasa bahagia, sejumlah wakil rakyat Jakarta tersenyum ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cuti sebagai Gubernur Jakarta dan kembali digantikan sementara oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono sebagai Plt Gubernur Jakarta.
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Gerindra, PKS, PPP dan PKB, yang sebelumnya melakukan aksi boikot kerja, kini terlihat aktif kembali masuk kantor sebagai wakil rakyat.
Empat Fraksi ini, sebelumnya memang melakukan aksi boikot kerja dengan pihak eksekutif. Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk protes kepada Kemendagri yang tetap memberikan kursi Gubernur Jakarta kepada Ahok. Sementara posisi Ahok saat ini menyandang status terdakwa.
Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohammad Taufik mengatakan, pencabutan boikot sudah dilakukan sejak Sumarsono resmi dilantik menjadi Plt Gubernur Jakarta dan Ahok non aktif sebagai Gubernur Jakarta.
"Karena yang mimpin eksekutifnya Sumarsono, maka kami sudah siap kembali kerja dengan eksekutif," ujar Taufik kepada sinpo.id di Gedung DPRD Jakarta di bilangan Kebon Sirih Jakarta Pusat.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS Triwicaksana pun membenarkan, sejak Ahok non aktif jadi Gubernur Jakarta, dia bersama anggota dewan lainnya sudah kembali melakukan kerja bersama pihak eksekutif.
"Sebenarnya kalimatnya bukan boikot ya. Saat itu kami menghentikan dulu kegiatan bekerja dengan eksekutif hanya menunggu kejelasan tertulis dari Kemendagri tentang kejelasan status Ahok," terang Sani panggilan akrab Triwicaksana.
Sementara itu, Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, menyayangkan sikap sejumlah rekannya sesama anggota dewan yang menolak untuk melakukan komunikasi ataupun menjalankan rapat-rapat kerja dengan eksekusif hanya karena menolak Ahok kembali menjadi Gubernur Jakarta dengan statusnya sebagai terdakwa.
"Tapi sekarang mereka udah kembali ke jalan yang benar dengan menempatkan posisi mereka sebagai wakil rakyat Jakarta yang memang harus bekerja buat rakyat Jakarta," ujar Pras panggilan akrabnya.
"Dan perlu dicatat sebagai Ketua Dewan, saya katakan tidak ada aksi boikot. Kalau pun ada yang menolak menggelar kegiatan kerja dengan eksekutif, itu hanya segelintir orang saja dan bukan atas lembaga melainkan perorangan ataupun fraksi," pungkasnya. (asp/tsa)
